Luhut: Nanti Tidak Ada Lagi PPKM Darurat, Kita Pakai Level 1-4 Saja
Merdeka.com - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Nantinya setelah itu, istilah PPKM Darurat tidak ada lagi.
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah membuka seluruh masuk dari berbagai pihak dalam menangani pandemi Covid-19. Rencananya, mulai tanggal 26 Juli, istilah PPKM Darurat tidak ada lagi. Diganti dengan level.
"Tapi nanti mungkin kalau semua berjalan baik, kita sekarang kategorikan level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 sama dengan PPKM Darurat, kita tidak pakai istilah darurat lagi, kita pakai level saja," kata Luhut dalam wawancara dengan Kompas TV, dikutip merdeka.com, Rabu (21/7).
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang meresmikan PLUT-KUMKM di Pasuruan? Walikota Pasuruan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meresmikan gedung PLUT dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kota Pasuruan.
-
Siapa yang menetapkan status siaga darurat? “Untuk antisipasi dampak dari kekeringan yang semakin meluas, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
Luhut akui hasil dari PPKM Darurat selama dua minggu terakhir ini berdampak pada penurunan kasus Covid-19. Namun, dia tak mau euforia. Sebab, hal ini masih fluktuatif. Sehingga tidak bisa serta merta semua langsung dibuka.
"Tapi dalam proses pengambilan keputusan harus ada kearifan kita semua. Tidak mungkin ditutup dua minggu langsung dibuka, tidak ada. Kita lihat di India, Malaysia dimana-mana, kalau dibuka langsung itu naik lagi (Covid-19), kita enggak mau itu lagi, delta varian ini 7 kali lebih dahsyat penularannya daripada Alpha," tegas Luhut.
Luhut mengatakan, tanggal 25 Juli pihaknya akan melakukan evaluasi dan memberikan laporan langsung kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, PPKM mulai menggunakan istilah level, bukan lagi darurat.
Luhut memprediksi, dalam evaluasi nanti akan banyak daerah yang level PPKM-nya turun dari 4 menjadi 3. Salah satu indikatornya yakni pelaksanaan protokol kesehatan dan turunnya keterisian tempat tidur di rumah sakit.
"Ramalan kami sementara, itu akan banyak di Jawa- Bali yang level 4 jadi level 3, mungkin akan level 2. Seperti Jateng sudah ada yang level 2. Tapi enggak mungkin langsug kita umumkan. Nanti takutnya euforia, langsung naik lagi," tegas Luhut.
Luhut menekankan, sejumlah pelonggaran akan dilakukan misalnya pedagang kaki lima dan pasar akan diperbolehkan buka. Namun dengan catatan, protokol kesehatan dilakukan dengan ketat.
Pemeritah juga akan gencarkan testing, tracing dan treatment nantinya. Bahkan telah disiapkan rumah karantina di setiap daerah untuk mereka yang terdeteksi terpapar. Dengan begitu, mereka tidak menularkan ke keluarganya. Di sisi lain, vaksinasi juga akan makin digencarkan oleh pemerintah.
"Kalau ada kelompok orang positif, langsung kita bawa masuk di karantina. Nanti keluarganya kita urus, supaya dia tidak tularkan keluarga, ini akan masif kita lakukan," tutur Luhut.
Perpanjangan PPKM Darurat
Presiden Jokowi mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun berbeda dengan sebelumnya, sejumlah pelonggaran dilakukan untuk beberapa sektor.
"Alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Saat ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021," kata Jokowi melalui siaran Youtube, Selasa (20/7).
Jokowi menjelaskan, penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari dan harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.
"Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit. Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya," ujarnya.
Selama PPKM Darurat berlangsung, Jokowi mengaku selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM.
"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Hartono mengubah nomenklatur atau penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan siap untuk mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meneken Perpres ini 4 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaPemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.
Baca SelengkapnyaJodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, alasan dirinya dirawat di Singapura. Luhut mengaku awalnya dia dirawat di RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto.
Baca SelengkapnyaSelama masa transisi hingga Juni 2025, besaran iuran BPJS terkini masih mengacu pada aturan lama sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2022.
Baca Selengkapnya