Luhut Polisikan Haris Azhar, PKS Bilang Harusnya Lawan dengan Kinerja

Merdeka.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuat laporan polisi terhadap aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida. Laporan tersebut atas tuduhan bisnis tambang di Papua.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan laporan Luhut terhadap Hariz dan Fatia tersebut, Menurut dia, seharusnya Luhut bisa menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Apalagi melihat status Luhut sebagai pejabat publik.

"Memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. Tetapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada kita mesti di atas rata-rata. Bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling klarifikasi, akan bagus buat publik," ujar Mardani kepada wartawan. Kapolri sendiri mendorong restorative justice. Damai & rukun jauh lebih baik, Kamis (23/9).

Mardani mengatakan, kritik publik diperlukan untuk mekanisme kontrol kepada pejabat supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan. Menurutnya Luhut sebaiknya melakukan dialog dengan pengkritiknya.

"Kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sikap yang jarang dilakukan seperti dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan," ujar Mardani.

Anggota DPR RI ini bilang, cara tersebut lebih elegan bagi pejabat publik untuk menjawab kritik masyarakat.

Namun, sikap yang ditunjukan Luhut amat disayangkan. Bukan menjawab kritik, malah dibalas dengan laporan ke polisi. Kata Mardani, partisipasi publik menjadi terancam dengan sikap pejabat demikian.

"Partisipasi publik yang merupakan esensi demokrasi akan terancam. Demokrasi itu sejatinya, seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan. Jadi, tugas pejabat adalah 'melawannya' dengan kinerja dan lapang dada," pungkasnya.