Luhut: Presiden Perintahkan Tak Lagi Pakai Istilah PPKM Darurat
Merdeka.com - Pemerintah tidak lagi menggunakan kata darurat pada PPKM di masa perpanjangan sampai tanggal 25 Juli mendatang. Istilah yang dipakai menggunakan level.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan kenapa pemerintah kembali mengubah istilah untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.
"Presiden memerintahkan tidak lagi pakai kata darurat dan mikro tapi kita pake PPKM level 4," kata Luhut saat jumpa pers daring, Rabu (21/7).
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang diakui oleh Pemprov Kaltim sebagai perkembangan cepat di PPU? Akmal Malik mengakui Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM, untuk perubahan dengan penetapan sebagai daerah penyanggah IKN, memiliki ikon rusa sambar.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang meresmikan PLUT-KUMKM di Pasuruan? Walikota Pasuruan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meresmikan gedung PLUT dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kota Pasuruan.
-
Kapan penurunan TPT di OKU Timur terjadi? Bahkan, tercatat pada Agustus tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di OKU Timur menyentuh 4,79%, sedangkan pada Agustus 2023 turun menjadi 3,96%.
Luhut memastikan, PPKM level 4 akan diberlakukan hingga 25 Juli 2021. Namun apabila kasus tidak mengalami penurunan, maka akan dipertimbangkan kembali guna melakukan relaksasi.
"PPKM level 4 ini berlaku sampai 25 Juli 2021, aturan ini sudah dituangkan di inmendagri nomor 22 tahun 2021 dan relaksasi terjadi apabila terjadi penurunan kasus sesuai dengan parameter WHO, pada level 1-4, seperti kapasitas rumah sakit dan bed occupancy rate," rinci Luhut.
Luhut mengklaim dari hasil rapat hari ini bersama seluruh kepala daerah, diketahui penurunan sudah terjadi di daerah dengan status PPKM level 4 seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Tadi siang kita lihat, rapat bersama, BOR banyak yang mulai turun. Seperti DKI dan Jawa Barat juga sudah turun dan ada juga yang sudah turun ke level 2, tapi kita tidak mau buru-buru, biar kita lihat lima ke depan," jelas Luhut.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Jawa Barat buka suara soal PLTU dituding jadi penyumbang polusi Jakarta.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Hartono mengubah nomenklatur atau penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta melonjak.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.
Baca SelengkapnyaUntuk memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta, pemerintah berencana untuk menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Baca SelengkapnyaJokowi berharap masyarakat Indonesia bisa bebas dari stunting.
Baca SelengkapnyaSeluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaStaf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.
Baca Selengkapnya