Luhut sebut BNN hanya hak keuangannya saja setingkat menteri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Badan Narkoba Nasional (BNN) akan ditingkatkan kewenangannya. Tingkat kewenangan yang dimaksud lebih kepada hak keuangan bukan pada kesetaraan lembaga BNN dengan kementerian.
"BNN itu sebenarnya hak keuangannya yang ditingkatkan setingkat menteri. Hak keuangannya saja. Jangan ditafsirkan apa-apa," tutur Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).
"BNN sama dan setingkat menteri di hak keuangannya, tapi bukan jadi kementerian," tambah dia.
-
Apa yang BNI tingkatkan? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
-
Kenapa BBNKB diperlukan? Proses administrasi ini sangat penting terlebih berkaitan dengan pemindahtanganan kendaraan bermotor dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru.
-
Bagaimana BNI meningkatkan kepemilikan publik? BNI kembali menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas pada 2010. Hal tersebut membuat kepemilikan publik meningkat menjadi 40%
-
Kenapa Pemprov Jateng sangat fokus memberantas narkoba? Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Apa itu BBNKB? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
Peningkatan hak kewenangan keuangan tentu sangat diperlukan mengingat BNN berperan besar dalam memberantas narkoba. Tidak hanya pada pencegahan tetapi juga pada tahap rehabilitasi.
BNN, kata Luhut, nantinya akan setara dengan Badan Nasional Pemberantasan Teroris (BNPT) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal ini senada dengan yang disampaikan Sekretaris Kabinet beberapa hari lalu di kantornya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan dalam menghadapi tantangan terorisme, keamanan di bidang sumber daya laut dan perikanan serta darurat narkoba, pemerintah memperkuat peran BNPT, BNN serta Bakamla.
"Badan Nasional Narkotika, Badan Keamanan Laut, dan juga BNPT, sangat strategis dalam mewujudkan kepentingan nasional kita terutama di bidang keamanan. Di bidang laut dan keselamatan laut. Bidang perang terhadap narkoba serta pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dan nyata dalam rangka penguatan tiga lembaga itu," kata Presiden.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Martinus menyebut, ketika struktur aparat terlibat dalam peredaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin kuat.
Baca SelengkapnyaBNNK Banyuwangi juga akan berkerja sama dengan kepolisian untuk pencegahan dan penanganan kasus narkotika.
Baca SelengkapnyaMartinus menyebutkan para bandar beroperasi di sejumlah kampung narkoba dengan memanfaatkan situasi kondisi ekonomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.
Baca SelengkapnyaBersama jajaran Forkopimda, Bupati Ipuk telah menemui BNN belum lama ini.
Baca SelengkapnyaPola menangani terorisme dan narkotika hampir mirip dengan rehabilitasi dilakukan BNN dan deradikalisasi dilakukan Densus 88 Antiteror.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Baca SelengkapnyaPerlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca SelengkapnyaBea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat kerjasama dalam upaya pemberantasan narkoba
Baca SelengkapnyaPenyerahan barang rampasan ini, menjadi salah satu upaya KPK memberikan ruang pengelolaan barang yang lebih optima
Baca SelengkapnyaSaat ini, bank pemerintah adalah bank yang paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya