Luhut sebut kenaikan DP mobil pejabat hanya cukup beli Avanza
![Luhut sebut kenaikan DP mobil pejabat hanya cukup beli Avanza](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2015/04/06/522964/540x270/luhut-sebut-kenaikan-dp-mobil-pejabat-hanya-cukup-beli-avanza.jpg)
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kesalahan soal perpres No 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka mobil buat pejabat negara. Karena itu, Luhut mengatakan, bisa saja nanti Jokowi tarik kembali perpres itu.
"Bisa aja beliau narik kembali kan. Ada yang masalah itu. Beliau sangat konsern itu, ya beliau bilang bisa mekanisme proses pengambilan keputusan yang keliru, ya kan tidak salah kalau di cabut. Bisa saja, saya gak tau nanti kita tunggu aja," ujar Luhut di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
Luhut sendiri mengakui jika kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat tidak pas saat ini. Sebab, saat ini perekonomian Indonesia belum stabil setelah harga BBM kemarin naik lagi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Di mana Jokowi berganti mobil di Lampung? Saking rusak parah, Jokowi sampai harus berganti mobil. Dari kendaraan dinas mercy ke mobil jenis jip.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Luhut mengindikasikan jika waktunya pas angka Rp 210 juta itu tidak bersih diterima pejabat. Jatuhnya setelah dipotong pajak Rp 175 juta dan minimal hanya mendapat mobil Toyota Avanza baru.
"Sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Mungkin waktunya tidak pas, karena angkanya kalau gak keliru jadi Rp 175 juta kira-kira begitu setelah pajak segala macam di potong. Jadi gak juga karena teman-teman DPR itu yang memerlukannya. Itu untuk mobil Avanza sederhana juga tidak istimewa. Hanya momentumnya caranya memberi tahunya jadi menimbulkan kegaduhan," ujarnya.
Luhut kembali membela Jokowi. Dia mencontohkan, dirinya saja memang kerap tidak melihat dulu substansi berkas dan langsung tanda tangan ketika isi berkas itu sudah diteken oleh banyak orang.
"Saya pun tanda tangan kalau sudah di paraf-paraf semua, ya tanda tangan bisa saja keliru masak presiden enggak boleh keliru. Ya bukan kurang teliti. Kalau kamu sudah pejabat sekelas beliau, saya saja di kantor kalau sudah di parafin 3-4 paraf gitu ya sudah percaya teken aja," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/15/1723710937843-4d109.jpeg)
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya![Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/29/1706537826719-li3is.jpeg)
Perbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.
Baca Selengkapnya![PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/23/1734916972590-xll0m.jpeg)
PAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Baca Selengkapnya![Presiden Jokowi Bantah Ada Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/16/1721110922605-fe8vv.jpeg)
Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.
Baca Selengkapnya![Istana Jawab Kabar Adanya Reshuffle Kabinet Hari Ini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/14/1723599876062-zim98.jpeg)
Ari menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya![Luhut Minta Subsidi Motor Listri Rp7 Juta Segera Cair: Kalau Terlalu Lama Jadi Repot](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/13/1705117153087-zu4y1.jpeg)
Hal ini untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.
Baca Selengkapnya![VIDEO: Bertemu Prabowo, Pimpinan DPR Dasco Tegaskan PPN 12% Dikenakan untuk Barang Mewah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/5/1733397692300-9c1al.jpeg)
Pimpinan dan anggota DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen.
Baca Selengkapnya![Apakah benar akan ada pembatasan pembelian BBM Pertalite mulai 1 Oktober 2024?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/5/1725521573891-lfy7k.jpeg)
Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca Selengkapnya![Jokowi Tak Tahu Rencana Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/8/31/1693458430007-fkssf.jpeg)
Hal ini diungkapkan sehari setelah Pertamina mengumumkan ide penghapusan Pertalite di hadapan Komisi VII pada Rabu, 30 Agustus 2023 kemarin.
Baca Selengkapnya![Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/5/1733389135313-bt7fw.jpeg)
PPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.
Baca Selengkapnya![PDIP Balas Gerindra soal PPN 12 Persen: Itu Inisiatif Pemerintahan Jokowi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/22/1734847812334-ocu3ri.jpeg)
Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya![Jokowi Minta Ada Subsidi bagi Pengguna LRT Jabodebek](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/8/10/1691651815342-n3s01.jpeg)
Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca Selengkapnya