Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut sebut kenaikan DP mobil pejabat hanya cukup beli Avanza

Luhut sebut kenaikan DP mobil pejabat hanya cukup beli Avanza Luhut Binsar Panjaitan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kesalahan soal perpres No 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka mobil buat pejabat negara. Karena itu, Luhut mengatakan, bisa saja nanti Jokowi tarik kembali perpres itu.

"Bisa aja beliau narik kembali kan. Ada yang masalah itu. Beliau sangat konsern itu, ya beliau bilang bisa mekanisme proses pengambilan keputusan yang keliru, ya kan tidak salah kalau di cabut. Bisa saja, saya gak tau nanti kita tunggu aja," ujar Luhut di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).

Luhut sendiri mengakui jika kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat tidak pas saat ini. Sebab, saat ini perekonomian Indonesia belum stabil setelah harga BBM kemarin naik lagi.

Luhut mengindikasikan jika waktunya pas angka Rp 210 juta itu tidak bersih diterima pejabat. Jatuhnya setelah dipotong pajak Rp 175 juta dan minimal hanya mendapat mobil Toyota Avanza baru.

"Sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Mungkin waktunya tidak pas, karena angkanya kalau gak keliru jadi Rp 175 juta kira-kira begitu setelah pajak segala macam di potong. Jadi gak juga karena teman-teman DPR itu yang memerlukannya. Itu untuk mobil Avanza sederhana juga tidak istimewa. Hanya momentumnya caranya memberi tahunya jadi menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Luhut kembali membela Jokowi. Dia mencontohkan, dirinya saja memang kerap tidak melihat dulu substansi berkas dan langsung tanda tangan ketika isi berkas itu sudah diteken oleh banyak orang.

"Saya pun tanda tangan kalau sudah di paraf-paraf semua, ya tanda tangan bisa saja keliru masak presiden enggak boleh keliru. Ya bukan kurang teliti. Kalau kamu sudah pejabat sekelas beliau, saya saja di kantor kalau sudah di parafin 3-4 paraf gitu ya sudah percaya teken aja," ujarnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP
Respons Puan soal Isu Reshuffle Menteri PDIP

Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek
Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek

Perbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.

Baca Selengkapnya
PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan
PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan

PAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Bantah Ada Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus
Presiden Jokowi Bantah Ada Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus

Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Kabar Adanya Reshuffle Kabinet Hari Ini
Istana Jawab Kabar Adanya Reshuffle Kabinet Hari Ini

Ari menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Luhut Minta Subsidi Motor Listri Rp7 Juta Segera Cair: Kalau Terlalu Lama Jadi Repot
Luhut Minta Subsidi Motor Listri Rp7 Juta Segera Cair: Kalau Terlalu Lama Jadi Repot

Hal ini untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bertemu Prabowo, Pimpinan DPR Dasco Tegaskan PPN 12% Dikenakan untuk Barang Mewah
VIDEO: Bertemu Prabowo, Pimpinan DPR Dasco Tegaskan PPN 12% Dikenakan untuk Barang Mewah

Pimpinan dan anggota DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya
Apakah benar akan ada pembatasan pembelian BBM Pertalite mulai 1 Oktober 2024?
Apakah benar akan ada pembatasan pembelian BBM Pertalite mulai 1 Oktober 2024?

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Tahu Rencana Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan
Jokowi Tak Tahu Rencana Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan

Hal ini diungkapkan sehari setelah Pertamina mengumumkan ide penghapusan Pertalite di hadapan Komisi VII pada Rabu, 30 Agustus 2023 kemarin.

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah
Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah

PPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.

Baca Selengkapnya
PDIP Balas Gerindra soal PPN 12 Persen: Itu Inisiatif Pemerintahan Jokowi
PDIP Balas Gerindra soal PPN 12 Persen: Itu Inisiatif Pemerintahan Jokowi

Dolfie menerangkan, mulanya UU HPP adalah inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Ada Subsidi bagi Pengguna LRT Jabodebek
Jokowi Minta Ada Subsidi bagi Pengguna LRT Jabodebek

Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca Selengkapnya