Luhut sebut menhan tak paham maksud pembongkaran kuburan tragedi 65
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menolak rencana pembongkaran kuburan massal korban tragedi 1965. Penolakan tersebut dikarenakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut khawatir akan menimbulkan masalah baru.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menilai penolakan dari Ryamizard Ryacudu merupakan sebuah hal yang dapat dimaklumi. Namun dia menegaskan bahwa pembongkaran kuburan massal itu dilakukan untuk mengungkap kebenaran jumlah korban.
"Ya kalau tidak setuju pengungkapan ya silakan saja. Saya tujuannya sudah jelas. Kita kan mau klarifikasi bener enggak itu (jumlahnya)" kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (20/5).
-
Dimana letak kuburan massal PKI? Pak Darmadi lantas menunjukkan sebuah jalan setapak yang berada di bawah tiang sutet. Jalan setapak itu melintas di tengah ilalang dengan cuaca siang yang begitu terik.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang dimakamkan di kuburan massal? Pak Darmadi mengatakan di sanalah letak kuburan massal para anggota PKI yang dieksekusi.
-
Kenapa Jenderal Soekanto menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Sesuai pesan RS Soekanto, dia menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dia meminta dimakamkan satu lubang dengan istrinya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
-
Dimana kuburan massal ditemukan? Dalam Konferensi Alekseyev Readings di Institut Riset Anuchin dan Museum Antropologi Moskow, ilmuwan mengungkapkan ditemukan total 300 mayat pada sembilan liang lahat di Yaroslavl.
Luhut menduga Ryamizard Ryacudu belum dapat 'menangkap' dengan baik maksud dari tujuan pembongkaran kuburan massal tersebut. Sehingga muncul penolakan pembongkaran.
"Mungkin Pak Menhan belum nangkap apa yang saya mau tadi. Nah kita sudah harus menyiapkan dengan betul, harus ada data awal lengkap, nanti ada polisi, ahli DNA dan lain-lain baru kita lakukan (pembongkaran kuburan massal)" ujarnya.
Dalam pandangan Luhut, penolakan penggalian kuburan massal sama saja menyetujui rumor yang menyebut bahwa jumlah korban dalam tragedi 1965 berjumlah 400.000 korban.
"Kalau dia (Menhan) enggak mau ya berarti dia setuju dengan 400.000 itu, kalau saya enggak setuju (jumlah korban 400.000). Saya enggak lihat ada evidence," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menyebut lokasi tanah longsor tidak layak menjadi tempat tinggal
Baca SelengkapnyaMenurut JK orang yang lebih tidak boleh masuk jajaran kabinet adalah yang tidak mentaati Undang-undang
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaDalam pemaparannya, Menko Luhut blak-blakan soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaTanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaGibran meminta Luhut mengungkapkan siapa orang toxic yang bisa ganggu kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutnya sebagai jenderal mencla-mencle
Baca SelengkapnyaMeskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaHendropriyono juga mencontohkan orang toxic yang tidak menerapkan ajaran moral dari orang tua.
Baca SelengkapnyaLuhut mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya