Luhut Soal Rencana Kenaikan Harga BBM: Pengamat Tidak Usah Bersilang Pendapat

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada para pengamat tidak bersilang pendapat, terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Saya titip teman-teman di Bali dan di seluruh Indonesia, pengamat-pengamat tidak usah bersilang pendapat. Bicara yang tidak mengerti masalahnya secara dalam. Kalau ada yang masih ingin tahu, bisa datang ke saya, kita ngomong dan kita jelasin detail dan ini untuk kepentingan (bersama) tidak ada soal kaya miskin di sini. Ini pure (murni) masalah bangsa kita yang harus kita selesaikan," kata Luhut di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (31/8).

Dia meminta semua pihak agar menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait rencana kenaikan harga BBM. "Kalau BBM, kita tunggu Presiden (Jokowi)," terangnya.

Terkait dampak ke inflasi, menurut Luhut diprediksi bakal menyentuh dua hal yaitu energi dan pangan. Namun Jokowi sudah memerintahkan untuk menangani inflasi tersebut.

"Kalau inflasi ada dua sebenarnya, ada dari energi dan dari pangan. Dari pangan, saya kira presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal pangan ini, seperti penanganan Covid-19," ujarnya.

"Jadi kan itu masalahnya bawang, kemudian telor, cabai rawit. Tapi saya kira kalau semua, setiap provinsi, setiap kabupaten, tadi kita monitor inflasinya masing-masing. Itu saya kira akan bisa kurangi inflasi yang 11,4 (persen) itu, menjadi jauh lebih rendah dan itu nanti berdampak 0,25 persen kepada inflasi kita," lanjutnya.

Dia juga menyebutkan, untuk inflasi saat ini hanya 2,84 persen. "Yang buat banyak itu sebenarnya dari pangan ini. Kalau pangan ini, kita semua kompak seluruh kabupaten (dan) provinsi di Indonesia. Saya kira kita akan bangun kebersamaan itu untuk menghadapi musuh bersama," katanya.

Luhut mengimbau agar masyarakat jangan silang pendapat seperti awal-awal pandemi Covid-19, dan pihaknya mengeklaim akan memberikan terbaik untuk persoalan inflasi tersebut.

"Jadi saya imbau kepada kita semua, jangan silang pendapat. Awal-awal pada penanganan Covid-19 begitu juga silang pendapat tapi setelah jalan, semua tidak omong lagi. Sekarang saya titip, presiden juga minta saya untuk bantu menangani ini. Sama polanya dan percayalah kita memberikan yang terbaik," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, bila semua kompak antara pemerintah kabupaten dan provinsi, dan memonitor kenaikan harga dan di-list harga pangan per kabupaten hingga kecamatan hal itu bisa diatasi.

"Kalau kita kompak, cabai monitor harga, misalnya di Sumatera yang banyak inflasi tinggi, di Jambi. Jadi list-nya sudah ada, dari per kabupaten nanti sampai kepada per kecamatan kita akan monitor. Jadi, betul-betul nanti semua TNI dan Polri, Pemda semua turun untuk kita kompak mengatasi masalah nasional ini yang dunia menghadapi bukan Indonesia saja," ungkapnya.