Lulung sebut Ahok lolos di Sumber Waras karena konspirasi penguasa

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut belum ada indikasi kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dengan kesimpulan ini, secara otomatis, tuduhan kepada Basuki Tjahaja Purnama soal ada kesalahan berujung kerugian dalam pembelian lahan itu tidak terbukti.

Wakil DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menduga lolosnya Ahok, sapaan Basuki, dari jerat hukum pembelian lahan itu karena ada kekuatan besar yang melindungi. Bahkan, Haji Lulung sapaan akrabnya menyebut ada konspirasi penguasa untuk mengamankan Ahok dari kasus ini.

"Begini, siapa yang berani melawan konspirasi penguasa? Gitu aja, dan kalau banyak yang jadi tersangka orang penting, Indonesia akan jatuh terkapar," kata Lulung saat dihubungi, Rabu (15/6).

Lulung telah memprediksi hasil kajian lembaga antirasuah akan memutuskan demikian. Dia pun sempat mengucapkan 'selamat' kepada Ahok karena tuduhan yang disangkakan tidak terbukti.

"Karena memang sudah saya duga dari awal akan terjadi seperti ini. Selamat deh untuk Ahok," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa sejauh ini belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal itu.

"Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

"Kalau dari situ (hasil pemeriksaan) kan berarti (kasus) sudah selesai. Perbuatan melawan hukumnya selesai," imbuhnya.

Agus mengatakan, KPK akan segera mengundang BPK, "Dalam waktu dekat inilah (mengundang BPK), apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum Hari Raya," imbuhnya.

Agus menjelaskan proses pengusutan kasus ini KPK berlangsung lama karena perlu pendapat ahli. Dia mengaku ada beberapa ahli yang didatangkan KPK misalnya dari UI, UGM, dan MAPI.

"Mengundang itu, dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Nah tapi kami perlu hati-hati tidak semua saran kita putuskan iya. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita," tuturnya.