Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lutfi akan perangi impor ilegal di Indonesia

Lutfi akan perangi impor ilegal di Indonesia Dubes Muhammad Lutfi. ©2014 merdeka.com/yulistyo pratomo

Merdeka.com - Sebelum ditunjuk secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) untuk mengisi posisinya sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengaku sudah lebih dulu mempelajari pelbagai isu yang berkembang di masyarakat, di antaranya impor beras ilegal, serta kenaikan harga.

"Saya akan mendengarkan lebih dulu tentang isu-isu tersebut, tetapi kan sudah diutarakan permasalahan beras itu, sudah dinyatakan berasnya itu premium yang saya baca di koran, ya kan," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).

Saat menunaikan tugasnya nanti, Lutfi berjanji akan menjadikan Kementerian Perdagangan sebagai wasit di bidang perdagangan. Dia tidak akan pandang bulu jika menemukan sejumlah pelanggaran. Di saat bersamaan, ia juga akan menerapkan situasi yang sejajar dan seimbang.

Orang lain juga bertanya?

"Saya berjanji, Kementerian Perdagangan ini kan seperti wasit, kalau main bola atau boxing ini seperti wasit, bertinju atau memukul di bawah pinggang itu mesti dilarang, karena kita mesti menerapkan situasi lapangan yang sejajar dan seimbang," tegasnya.

"Saya berjanji kalau ada yang ilegal pasti diperangi, tetapi pada pasar yang sensitif ini supaya terjadi perpaduan harga yang baik bagi masyarakat dan produsen-produsen, dari petani itu sendiri mendapatkan harga yang baik juga begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengaku telah melakukan fit and proper test pada mantan Duta Besar RI di Jepang, Muhammad Lutfi. Menurut SBY , Luthfi bukan orang baru dan telah berpartisipasi sekaligus memberi kontribusi nyata. Salah satunya saat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Saat itu, kata presiden, Lutfi berhasil mengemban tugas menarik investasi di masa-masa ekonomi Indonesia tengah mengalami kesulitan. "Dorong perekonomian Indonesia. Ekonomi bisa bertahan, pertumbuhan positif dan tinggi. Setelah itu jadi duta besar RI di Jepang, mitra strategis, perdagangan makin maju," kata SBY .

Dengan pertimbangan itu SBY melihat sosok Muhammad Lutfi sebagai orang yang cocok menggantikan Gita Wirjawan . "Atas pengalaman dan penugasan berkaitan dengan ekonomi, investasi dan perdagangan dan setelah fit and proper test 2 hari lalu. Saya pandang Lutfi pantas dan tepat gantikan Gita Wirjawan ," tegas Presiden.

Muhammad Lutfi akan dilantik besok, Jumat (13/2). Setelah itu, Gita Wirjawan secara resmi akan melakukan serah terima jabatan kepada Lutfi. (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Kantongi Data Barang Impor Ilegal, Siap-Siap Kena Sidak Satgas
Pemerintah Kantongi Data Barang Impor Ilegal, Siap-Siap Kena Sidak Satgas

Satgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.

Baca Selengkapnya
Mendag Zulhas Akan Bentuk Satgas Khusus Atasi Impor Ilegal, Menko Airlangga Malah Bilang Begini
Mendag Zulhas Akan Bentuk Satgas Khusus Atasi Impor Ilegal, Menko Airlangga Malah Bilang Begini

Satgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Usai Retreat Prabowo, Kapolri Beri Instruksi Tegas ke Anak Buah: Ingatkan Kasus-Kasus ini dan Ada Punishment
Usai Retreat Prabowo, Kapolri Beri Instruksi Tegas ke Anak Buah: Ingatkan Kasus-Kasus ini dan Ada Punishment

Dalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.

Baca Selengkapnya
Mendag Sudah Tahu Lokasi Penjualan Pakaian Impor, Satgas Bakal Sidak dalam Waktu Dekat
Mendag Sudah Tahu Lokasi Penjualan Pakaian Impor, Satgas Bakal Sidak dalam Waktu Dekat

Mendag mengaku sudah mengantongi titik-titik peredaran barang ilegal di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.

Baca Selengkapnya
Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Mulai Kerja 22 Juli, Ini Tugas dan Fungsinya
Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Mulai Kerja 22 Juli, Ini Tugas dan Fungsinya

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.

Baca Selengkapnya
Temuan Mendag: Tanah Abang dan Mangga Dua Banyak Produk Impor Ilegal, Penjualnya Warga Asing
Temuan Mendag: Tanah Abang dan Mangga Dua Banyak Produk Impor Ilegal, Penjualnya Warga Asing

Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap Trik Korupsi dalam Pelayanan Ekspor-Impor
Sri Mulyani Ungkap Trik Korupsi dalam Pelayanan Ekspor-Impor

Bentuk korupsi dari kegiatan ekonomi biasanya sifatnya lebih masif.

Baca Selengkapnya
Datangi Jaksa Agung, Mendag Adukan soal 7 Barang Impor Ilegal Banyak Beredar
Datangi Jaksa Agung, Mendag Adukan soal 7 Barang Impor Ilegal Banyak Beredar

Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan instansi terkait bakal mempercepat pembentukan Satgas Impor Ilegal.

Baca Selengkapnya
Siang Hari, Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung Ternyata Bahas Soal Ini
Siang Hari, Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung Ternyata Bahas Soal Ini

Zulhas mencontohkan, misalnya impor dari negara asal dengan nilainya 360 juta dollar

Baca Selengkapnya
Bentuk Tim Khusus, Mendag Cari WNA Jadi Bandar Pemasok Produk Impor Ilegal ke Mangga Dua dan Tanah Abang
Bentuk Tim Khusus, Mendag Cari WNA Jadi Bandar Pemasok Produk Impor Ilegal ke Mangga Dua dan Tanah Abang

Menurut Mendag Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Mentan Rombak Aturan Impor Barang Rusak Harga Pasar
Jokowi Beri Waktu 2 Pekan Mentan Rombak Aturan Impor Barang Rusak Harga Pasar

Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Presiden Jokowi Sudah Ingatkan soal Impor Tekstil Ilegal Sejak 2015
Ternyata, Presiden Jokowi Sudah Ingatkan soal Impor Tekstil Ilegal Sejak 2015

Ada selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.

Baca Selengkapnya