Follow
M Taufik soal anggaran siluman: Ahok panik akibat hak angket
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014 mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) sebesar Rp 6,5 miliar tiap sekolah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan tudingan Ahok sebagai cara mengalihkan isu. Persoalan yang ingin ditutupi Ahok terkait dokumen APBD 2015 yang diserahkan ke Kemendagri tanpa melalui pembahasan di DPRD terlebih dulu.
"Jangan menghilangkan pokok perkara. Pokok perkaranya yang diberikan ke Kemendagri itu dokumen palsu (APBD 2015)," kata M Taufik saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
Menurutnya, Ahok sedang kebingungan karena DPRD DKI telah mengajukan hak angket kepada dirinya. Oleh sebab itu, saat ini Ahok asal melakukan tudingan tanpa tujuan yang jelas.
"(Ahok) panik karena hak angket. Makanya serang ke sana kemari," terang dia.
Lebih lanjut, dia mempersilakan Ahok jika ingin membawa kasus anggaran siluman ke pihak berwenang. Anggota DPRD DKI tidak takut menghadapi ancaman Ahok tersebut.
"Perkarakan, itu hak warga negara kalau lapor ke polisi, ke KPK, atau ke Kejaksaan. Kenapa enggak diperkarakan dokumen palsu dulu yang harusnya dipersoalkan," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca Selengkapnya
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku heran bakal pasangan calon jalur independen Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun-Kun Wardana bisa dengan mudah lolos tahapan Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya