MA tak mau beri penjelasan kenapa hukuman Pollycarpus dikurangi

Merdeka.com - Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terdakwa kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Dalam situs resmi Mahkamah Agung, Minggu (6/10), PK kedua Pollycarpus ini diputuskan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan amar putusan Kabul. Hukuman Pollycarpus dikurangi dari 20 tahun, menjadi 14 tahun.

Permohonan PK tersebut masuk MA pada tanggal 5 Desember 2011 dan didistribusikan pada tanggal 28 Desember 2011 dengan nomor register 133 PK/PID/2011 dari PN Jakarta Pusat sebagai Pengadilan Pengaju.

Dalam situs resmi MA itu tidak memuat isi detail amar putusan PK yang di kabulkan itu. Namun hanya memuat nomor register, nomor surat pengantar, asal pengadilan, amar putus: KABUL, dan hal-hal yang terkait dengan informasi registrasi lainnya.

Namun Mahkamah Agung tak mau menjelaskan kenapa mereka mengabulkan PK untuk mantan kapten pilot garuda ini.

Setelah didesak, Kabag Humas Rudi Sudiyanto akhirnya mau memberikan keterangan pers PK Pollycarpus. "Saya hanya bersedia memberikan pernyataan atas putusan PK Pollycarpus dan tidak ada pertanyaan," kata Rudi kepada wartawan di MA pada Senin (7/10).

Kemudian Rudi membacakan informasi perkara yang sebenarnya sudah ada di situs MA. "Amar putusan: Kabul. Dihukum 14 tahun penjara," ujarnya.

Adapun Hakim yang memberikan putusan seperti yang dibacakan Rudi. "Tim Yudisial: G. Hakim P1: DR. Sofyan Sitompul. Hakim P2: DR. Drs. H. Dudu D Machmudin. Hakim P3: Sri Murwahyuni, SH. MH. Hakim P4: DR. Salman Luthan, SH. MH. Hakim P5: M. Zaharuddin Utama, H., SH. MH. MM. Paniter Pengganti: Amin Safrudin, SH. MH," ujar Rudi.

Rudi mengaku belum mengetahui apa alasan PK itu dikabulkan. Dia beralasan, dokumen akan hal itu masih berada di tangan panitera.

Pollycarpus adalah terpidana pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib atau yang biasa dipanggil Munir pada 2004 lalu. Dalam persidangan Pollycarpus dihukum 14 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian hukuman itu bertambah menjadi 20 tahun setelah jaksa mengajukan PK dan dikabulkan.