Mabes Polri benarkan ada tes organ kewanitaan untuk calon Polwan

Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia membenarkan adanya tes keperawanan bagi Polwan yang ingin menjadi anggota Korps Bhayangkara. Akan tetapi tes tersebut merupakan salah satu bagian dari serangkaian tes kesehatan guna mencari calon Polwan yang terbaik.

"Wanita ada tes khusus pada organ reproduksi itu namanya tes kesehatan pada wanita. Itu untuk mengetahui apakah ada penyakit yang diderita peserta ini seperti kanker rahim atau kanker serviks atau apakah kondisi organ reproduksi itu dalam keadaan sedia kala atau perubahan rusak yang diakibatkan karena pernah mengalami kecelakaan seperti atlit yang luka sobek karena latihan atau penyakit atau karena berhubungan," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto saat berbincang dengan merdeka.com di Wisma Pesanggrahan, Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/11).

Dalam tes khusus bagi Polwan itu, ada seorang Dokter ahli didampingi dan perawat yang semuanya perempuan. Menurut Agus, hal itu pun berlaku bagi calon polisi lelaki.

"Jadi bukan tes keperawanannya. Artinya sehat atau tidak calon Polwan itu mencari yang terbaik secara fisik dan psikis," katanya.

Sebelumnya kewajiban tes keperawanan untuk menjadi polisi wanita (polwan) di Indonesia mendapat perhatian dunia. Surat kabar Daily Mail Inggris hari ini, Selasa (18/11) mengulasnya dan menyebut tes itu sangat menyakitkan dan membuat trauma bagi kaum hawa.

Menurut laporan organisasi hak asasi Human Rights Watch (HRW), perempuan di Tanah Air ingin menjadi petugas kepolisian dipaksa mengikuti tes keperawanan. Tahun ini peserta ujian masuk mencapai 7.000 perempuan dari seluruh provinsi.

Beberapa persyaratan itu misalnya harus berusia antara 17-22 tahun, beragama, tinggi sekitar 165 sentimeter, tidak berkacamata, dan, punya selaput dara yang belum tersentuh.

"Untuk tambahan dalam tes kesehatan dan mental, perempuan yang ingin menjadi polisi harus tes selaput dara. Jadi seluruh calon polwan harus bisa mempertahankan keperawanan mereka," demikian tertulis di situs kepolisian Republik Indonesia, dan belum dihapus hingga berita ini dilansir oleh surat kabar asal Inggris tersebut. Majalah Time dari Amerika Serikat juga mengangkat isu tersebut.