Mabes Polri harap kisruh seleksi Akpol di Polda Jabar segera tuntas

Merdeka.com - Kisruhnya soal penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Jawa Barat, Mabes Polri langsung mengirim tim gabungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Tim ini bertugas menyelidiki dan mengevaluasi kasus itu sekaligus mengambil alih penerimaan calon Akpol tersebut.

Pengambilan alih dari Panitia Polda Jawa Barat oleh tim gabungan Mabes Polri, karena sebagaimana diatur dalam keputusan Kapolri nomor 685/VII/tahun 2017 tanggal 1 juli 2017.

"Sudah diambil alih oleh Mabes Polri, dipimpin oleh Pak AS SDM Polri," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/7).

Lebih lanjut, Setyo berharap kisruh soal penerimaan Akpol di Polda Jabar segera tuntas. Menyusul telah diambilalihnya persoalan tersebut secara langsung oleh tim gabungan Mabes Polri.

"Sudah diklarifikasi semuanya moga-moga segera bisa tuntas," harapnya.

Menurut Setyo, diambil alih langsung oleh tim gabungan Mabes Polri karena Polri tidak memberlakukan sistem prioritas luluskan putra daerah yang mana justru Polda Jawa Barat memprioritaskan putra daerah yang diluluskan.

Ironisnya Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan sempat membantah telah terbitkan aturan tersebut dalam penerimaan calon taruna Akpol. Akan tetapi, Setyo menuturkan tidak mempersoalkan bantahan yang dilakukan oleh Anton tersebut.

"Ya enggak apa-apa, nanti apa yang penting kita sudah melakukan klarifikasi dan sepertinya bukan membantah. Pak Anton menyatakan ada aspirasi masyarakat yang minta putra daerah, tapi kan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan telah buka suara terkait kisruh yang terjadi pada penerimaan calon taruna Akpol 2017 oleh panitia daerah. Secara tegas Anton membantah memprioritaskan putra daerah dalam perekrutan calon prajurit Polri.

"Itu enggak ada (prioritas daerah). Tidak pernah ada surat keputusan itu. Hanya berdasarkan penilaian-penilaian yang sampai saat ini juga belum selesai," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).

Dia menyebut, yang disampaikan orang tua para calon anggota prajurit Polri hanya sebatas isu yang tidak memiliki bukti otentik kuat. Menurutnya, ada segelintir oknum yang memainkan isu prioritas putra daerah sehingga penerimaan calon taruna akpol jadi polemik. Anton menuding, upaya bersih-bersih yang dilakukan pada penerimaan Akpol itu mendapatkan pertentangan dari mereka yang tidak lolos. Dia membuktikan itu dengan penangkapan tiga orang, termasuk yang berasal dari anggota Polri yang diduga bermain kotor dalam proses seleksi.

"Ini ditemukan dari beberapa orang yang sudah ditangkap yaitu satu PNS, dan satu dari anggota polri dan satu dari calo. Dan masih ada yang lain yang masih dikembangkan," kata Anton.