Follow
Mabes Polri Keluarkan Izin Aksi Reuni 212 di Monas
Merdeka.com - Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan izin penyelenggaraan reuni 212 di Monumen Nasional (Monas).
"Sudah," tutur Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).
Asep menyebut, sejauh ini belum terlihat adanya pergerakan massa aksi reuni 212 dari luar kota menuju Jakarta. Namun, antisipasi pergerakan massa tetap menjadi perhatian Polri.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang perlu punya adab? Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama.
-
Apa tujuan Paguyuban Asep Dunia? Pendirian organisasi Asep Dunia juga berangkat dari keresahan penggagas dan anggotanya karena nama tersebut sudah mulai jarang. Saat itu, mereka menyadari jika nama Asep sudah jarang diberikan oleh para orang tua dan nama anak-anak mulai tergantikan dengan unsur yang lebih modern. Ini membuat nama Asep perlu dilestarikan sebagai bagian dari tradisi budaya khas masyarakat Jawa Barat.
-
Kenapa ada tata tertib untuk upacara 17 Agustus? Kemdikbudristek dalam keterangan resminya mengimbau kepada masyarakat atau khalayak umum agar menghentikan aktivitas sejenak pada saat upacara pengibaran bendera merah putih tanggal 17 Agustus, guna melakukan hal-hal berikut ini:
-
Bagaimana penumpang itu tetap taat aturan? Meski kekecilan, penumpang tersebut terlihat tetap taat aturan dan tidak melepas helmnya saat berada di jalan raya.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
"Kita melakukan upaya preventif. Memberikan imbauan dan arahan untuk kiranya kegiatan ini dilaksanakan kegiatan ini sebagaimana harapan kita," jelas dia.
Asep berharap, massa reuni 212 dapat tertib dan mematuhi aturan hukum yang berlaku saat kegiatan berlangsung.
"Kegiatan ini harus tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan, ketidaknyamanan ke masyarakat lain. Harus menghormati hak asasi orang lain, menjaga ketertiban, dan menaati kaidah norma yang secara umum berlaku. Harus menjaga keutuhan NKRI," Asep menandaskan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ditlantas Polda Metro Jaya bersiap memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk mengantisipasi potensi kemacetan saat Reuni 212.
Baca Selengkapnya
Susatyo menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Baca Selengkapnya
ribuan personel pengamanan akan diterjunkan untuk mengawal Munajat Kubro 212 di Monas
Baca Selengkapnya
gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas
Baca Selengkapnya
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dan petani akan menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-64 hari ini, Selasa (24/9).
Baca Selengkapnya
Sebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca Selengkapnya
Adapun aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh
Baca Selengkapnya
Salah satu kawasan yang menerapkan rekayasa lalu lintas adalah Medan Merdeka.
Baca Selengkapnya
Masyarakat bisa hadir di acara tersebut tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya
Polisi mengingatkan, para peserta Aksi Bela Palestina untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.
Baca Selengkapnya