Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mabes Polri Sebut Pospera juga Laporkan Stafsus Kementerian BUMN di 11 Daerah

Mabes Polri Sebut Pospera juga Laporkan Stafsus Kementerian BUMN di 11 Daerah Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga. ©handout/BNPB

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Indonesia, Mustar Bona Ventura melaporkan Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, terkait dugaan pencemaran nama baik Pospera. Pelaporan itu dilakukan di Bareskrim Polri pada Senin (16/11) dengan nomor LP/B/0647/lX/2020/Bareskrim 16 November 2020.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, tak hanya di Bareskrim Polri saja laporan terhadap Arya Sinulingga. Melainkan ada di beberapa wilayah lainnya.

"Jadi begini rekan-rekan, kasus yang menjerat saudara AS yang beredar di WA grup terkait membangun negeri yang dilaporkan anggota Pospera. Jadi Bareskrim Polri sudah menginventarisir ada 12 Wilayah yang melaporkan hal tersebut yang dilakukan posko perjuangan rakyat," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Awi menyebut, 12 laporan itu berada di Bareskrim Polri, Polda Riau, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Banten, Kepulauan Riau, Aceh, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

"Makanya masih menunggu yang lainnya dan Bareskrim akan mengambil keputusan terkait prosesnya," sebutnya.

"Karena kan kalau perkara itu sudah dilaporkan dalam hal yang sama tidak mungkin kita akan proses LP yang lainnya. Jadi nanti kita lihat LP yang mana diproses, karena ini masih berproses. Kemarin ya mulai kemarin," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Indonesia, Mustar Bona Ventura melaporkan Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, lantaran dugaan pencemaran nama baik Pospera.

"Hari ini kami Mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan staf khusus kementerian BUMN, Arya Sinulingga yang sudah sangat mencemarkan nama baik organisasi melakukan fitnah-fitnah," kata Bona kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11).

Diketahui bahwa pelaporan itu telah diterima penyidik Bareskrim Polri dengan Nomor LP/B/0647/lX/2020/Bareskrim 16 November 2020. Arya Sinulingga dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bona pun membawa sejumlah bukti pernyataan Arya Sinulingga yang dianggap mencemarkan nama baik Pospera yang tersebar dalam sebuah WhatsApp Group (WAG).

"Pernyataan percakapan di salah satu media WAG, buktinya ada. Percakapan inilah yang menurut kami sangat mencemarkan nama baik sebagai organisasi yang sudah sepuluh tahun menjadi posko perjuangan rakyat. Jujur kami kecewa dengan pernyataan," jelasnya.

Menurutnya, apa yang telah disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN yang menyebut komisaris dari Pospera membuat rugi BUMN, dinilai sebagai fitnah. Pospera merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi.

"Ini sangat fitnah, tidak benar, karena data-datanya ada, lengkap, tidak asal bicara. Pernyataannya menurut kami sangat mencemarkan nama baik," ujarnya.

Menurut Bona, pernyataan juga telah membunuh karakter kader-kader Pospera yang di antaranya bertugas di Kementerian BUMN. Pelaporan terhadap Arya Sinulingga dilakukan serentak di 27 Provinsi.

"Dan menurut kami ini adalah upaya membunuh karakter kader-kader pospera yang saat ini bertugas di kementerian BUMN. Kita bawa bukti dan akan kami laporkan secara utuh secara resmi dan juga serentak di 27 provinsi di polda masing-masing," katanya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
4 Perusahaan Dilaporkan ke Kejagung, Jaksa Agung Ingatkan 6 Debitur LPEI Lain Diduga Fraud Rp3 Triliun Kooperatif
4 Perusahaan Dilaporkan ke Kejagung, Jaksa Agung Ingatkan 6 Debitur LPEI Lain Diduga Fraud Rp3 Triliun Kooperatif

Perusahaan terindikasi fraud itu bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Depan Jaksa Agung, Sri Mulyani Lapor Dugaan Korupsi Rp 2,5 T
VIDEO: Keras Depan Jaksa Agung, Sri Mulyani Lapor Dugaan Korupsi Rp 2,5 T "Tak Ada Toleransi!"

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Baca Selengkapnya
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN

Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
Polri Buat Direktorat Siber di 8 Polda, Ini Daftarnya
Polri Buat Direktorat Siber di 8 Polda, Ini Daftarnya

Untuk surat persetujuan ini pada 20 November 2023.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun di LPEI ke Kejagung
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun di LPEI ke Kejagung

Ada 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah

Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya