Mabes TNI AL masih selidiki prajuritnya yang diciduk KPK
Merdeka.com - Mabes TNI AL mengaku masih menyelidiki anggotanya yang ikut tertangkap KPK saat lembaga antikorupsi menciduk Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron pada Senin (1/12) malam. Mabes TNI AL masih belum mendapat informasi siapa anggotanya itu.
"Kami masih mencari siapa namanya, pangkatnya, kesatuannya, dan kenapa bisa ada di situ (Ditangkap KPK)," ujar Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir kepada merdeka.com, Selasa (2/12).
Manahan menambahkan telah menghubungi Polres Bangkalan untuk mencari informasi itu. "Saya konfirmasi ke WakaPolres Bangkalan dia bilang tidak ada saat penangkapan itu anggota kita," katanya.
-
Kapan Aiptu FN ditahan? Dia saat ini ditahan selama 30 hari di tempat khusus di Mapolda Sumsel.
-
Siapa yang ditangkap oleh AFP? Kepolisian Federal Australia (AFP) telah menangkap seorang penduduk Australia berusia 42 tahun yang diduga memasang jaringan titik akses wifi gratis palsu di bandara.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Siapa yang ditangkap sebagai buronan? Jajaran Direktorat Reserse Umum Kepolisian Daerah Jambi menangkap satu orang buron atau daftar pencarian orang (DPO) pelaku perusakan kantor gubernur beberapa waktu lalu.
-
Siapa yang ditangkap? Personel Brimob menangkap pria berinisial I, P, G yang diduga sebagai pemakai dan WA sebagai bandar dan perempuan N sebagai pemakai pada Rabu (19/6) dini hari.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
"Kita sedang cari terus," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membenarkan ada tiga orang yang diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Senin (1/12) malam. Samad mengatakan, selain Ketua DPRD Bangkalan, KH Fuad Amin Imron ada satu TNI Angkatan Laut (AL) yang diciduk dalam operasi yang berlangsung tersebut.
"Ini kita masih dalam proses, yang jelas ada 1 sampai 3 orang yang kita amankan. Ada satu oknum TNI angkatan laut yang kita amankan. Satu swasta, dan satu penyelenggaraan negara," kata Samad, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
Menurut Abraham, anggota TNI AL diduga kuat punya peranan dalam proses transaksi suap yang juga mantan Bupati Bangkalan itu. Akan tetapi pihaknya masih melakukan proses mendalam terlebih dulu.
"Bukan beking jadi orang yang diduga terlibat. Tetapi sekarang masih proses pemeriksaan jadi kita belum bisa menyimpulkan," kata Samad. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca Selengkapnya"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat malam.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf disampaikan usai Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mendatangi markas antirasuah.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri masih menunggu laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selaku pihak menemukan belasan senjata api di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaKPK membantah tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan daging sapi di Kementan
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaDalam melakukan penyitaan, KPK akan berkoordinasi dengan KPK dan PPATK.
Baca Selengkapnya