Mabes TNI: Keluarga TNI tak boleh berpolitik langgar HAM

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko membuat terobosan dalam kebijakannya. Surat telegram tertanggal 24 November 2014 memperbolehkan suami atau istri anggota aktif berpolitik.

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan belum ada respons penolakan dari masyarakat terkait kebijakan ini. Bahkan, sebagian masyarakat memuji keberanian Panglima TNI mengembalikan hak politik keluarga anggota aktif yang pernah dilarang semasa Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Endriartono Sutarto.

"Sampai sekarang belum ada (penolakan masyarakat). Cuma ada yang memuji kedewasaan berpolitik TNI (atas kebijakan keluarga TNI aktif boleh berpolitik)," kata Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (28/11).

Menurutnya, hal ini juga bentuk komitmen TNI untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keluarga TNI aktif adalah warga negara biasa yang hak berpolitiknya dilindungi oleh konstitusi.

"Sekarang TNI tidak boleh melanggar hak asasi manusia lagi. Sementara ini, hak keluarga TNI yang kemarin kita kekang sekarang kita lepas," terang dia.

Sebelumnya, larangan itu muncul setelah Orde Baru tumbang. Saat itu Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengeluarkan kebijakan melarang keluarga TNI berpolitik melalui surat telegram. Kebijakan tersebut diteken saat Endriartono menjabat pada kurun waktu 2002-2006. (mdk/did)