Macam-macam alasan pejabat negeri haramkan main Pokemon Go
Merdeka.com - Game Pokemon Go ternyata menimbulkan kekhawatiran sendiri di tanah air. Sebab, permainan yang sedang booming di seluruh dunia itu dinilai meresahkan dan berpotensi memiliki efek negatif.
Sejumlah menteri dan pejabat di tanah air bahkan mengharamkan anak buahnya memainkan aplikasi tersebut. Salah satunya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.
Dia meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) tidak bermain game tersebut di lingkungan kantor. Alasannya, demi pertimbangan keamanan atau kerahasiaan instansi.
-
Apa yang membuat orang takut? Melihat layar kapal viking di kejauhan saja sudah membuat orang-orang ketakutan.
-
Apa dampak buruk dari gadget? Menggunakan gadget terlalu sering dapat berdampak buruk bagi penggunanya. Di antaranya adalah mampu memicu munculnya kepribadian tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, kecanduan, dan ancaman cyberbullying.
-
Apa yang membuat teknologi AI di perangkat wearable menimbulkan kekhawatiran? Meskipun masyarakat sudah menggunakan perangkat seperti ponsel cerdas dan asisten pintar di rumah mereka, perangkat yang dapat dikenakan, terutama yang memiliki kamera seperti kacamata pintar atau pin AI, cenderung menimbulkan lebih banyak kewaspadaan. Sifat dari perangkat ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi individu yang sadar akan privasi, dengan asumsi perangkat tersebut mendapatkan popularitas.
-
Apa saja dampak buruknya? Akibat menonton TV terlalu dekat bagi kesehatan diketahui dapat menyebabkan mata tegang, mata kering, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi.
-
Apa yang membuat panik warga Bumi? Dunia Internet sempat panik setelah mendengar audio dari International Space Station (ISS) yang tidak seharusnya didengar oleh publik.
-
Kenapa Gunung Anak Ranakah bikin peneliti kaget? Munculnya Gunung Anak Ranakah bikin kaget para peneliti pada waktu itu. Hal ini dikarenakan pada kompleks Gunung Mandasawu Ranakah tidak pernah ada catatan erupsi.
Aturan itu juga diberlakukan untuk jajaran Kementerian PAN-RB. "Khusus semua Aparatur Kementerian PAN-RB, dilarang bermain game virtual di dalam lingkungan kantor demi keamanan dan kerahasiaan instansi," kata Yuddy dalam akun Twitter-nya dikutip merdeka.com, Selasa (19/7).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito juga melarang anggota Polri bermain aplikasi permainan Pokemon Go. Alasannya, mengganggu konsentrasi tugas. Selain itu, permainan yang tengah digandrungi tersebut dapat memicu keributan sesama anggota Polri.
"Melarang anggota bermain game Pokemon Go pada saat jam kerja apalagi mereka yang melaksanakan tugas-tugas khusus seperti pengamanan keamanan wilayah dan penjagaan tahanan," demikian bunyi salah satu aturan surat telegram rahasia Kapolri nomor STR/533/VII/2016 tertanggal Selasa (19/7).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Pemerintah akan tegas untuk merekomendasikan agar gim yang bisa membahayakan bangsa, anak-anak kita, harus ditindak," kata Sandi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyoroti maraknya judi online di kalangan TNI Polri.
Baca SelengkapnyaLarangan judi online ini berlaku untuk seluruh PNS, ASN, TNI, Polri hingga mahasiswa dan siswa taruna kedinasan Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaSelama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.
Baca SelengkapnyaKemenkominfo sedang mengatur pertemuan dengan perwakilan KPAI untuk meminta saran.
Baca SelengkapnyaAda sanksi tegas bagi pegawai yang terjerat judi online.
Baca SelengkapnyaJudi online benar-benar merusak kehidupan pelakunya
Baca SelengkapnyaKetua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.
Baca SelengkapnyaPP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJanoe Arijanto menegaskan selama ini pelaku industri periklanan telah menaati peraturan dalam mengiklankan produk tembakau dan turunannya.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini lahir seiring maraknya fenomena perjudian daring atau online yang sudah melibatkan berbagai kalangan.
Baca SelengkapnyaSalah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.
Baca Selengkapnya