Macam-macam tuntutan warga Kampung Pulo tak puas diberi rusun mewah

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menggusur pemukiman di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur pada Kamis pekan lalu. Warga yang tak terima dengan penggusuran itu mencoba melawan petugas.

Bentrokan antara petugas keamanan dan warga Kampung Pulo tidak terhindarkan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Satu Ekskavator yang akan digunakan untuk merobohkan bangunan bahkan hangus dibakar massa. Polisi juga mengamankan 27 orang yang diduga bertindak sebagai provokator.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) sudah menyediakan rumah susun sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat, tetapi hanya sebagian warga yang mau direlokasi. Rusunawa dengan cat warna putih tersebut seperti apartemen, dilengkapi dengan lift, air, listrik, CCTV, posko kesehatan, toilet umum, alat pemadam api, sensor asap, speaker, dan sebagainya. Di Rusunawa tersebut warga Kampung Pulo tidak perlu khawatir dihantam banjir.

Meski begitu tetap ada saja yang dikeluhkan warga Kampung Pulo, sehingga tak mau pindah dari rumahnya ke tempat yang sudah disediakan Pemprov DKI. Lantas apa saja alasan mereka enggan tinggal di Rusunawa? Berikut alasan mereka yang telah dihimpun merdeka.com, Senin (24/8):

Fasilitas jendela rentan memicu celaka

Beberapa warga Kampung Pulo yang telah menempati Rusunawa merasa khawatir dengan fasilitas jendela di kamarnya. Jendela tersebut dipasang dengan jarak tak sampai satu meter dari lantai."Tempatnya bagus, cuma kamarnya itu enggak ada teralisnya," ujar ibu Heny salah satu penghuni lantai tiga, Sabtu (22/8).Hal yang membuat dirinya juga khawatir lantaran kaca kamar mudah untuk dipanjat oleh anak kecil. "Sama saya saja sepingganglah mas, bagaimana yang anak-anak mas, ngeri," ujarnya.Hal yang senada Titin penghuni di lantai 13. Dia juga merasa was-was dengan jendela itu. "Ngeri mas cucu saya masih kecil, apalagi saya lantai 13. Pakai teralis lah biar aman, terus anak-anak ada tempat bermainnya biar nggak jenuh," ujarnya.

Biaya hidup di Kampung Pulo jauh lebih rendah

Sedangkan alasan lain mengapa warga Kp Pulo enggan tinggal di Rusunawa ialah merasa nyaman dengan biaya hidup di Kampung Pulo. Salah satu alasan mendasar adalah biaya hidupnya jauh lebih ringan karena tak perlu bayar sewa."Kalau dibilang sih kami lebih senang di sana. Soalnya, kami bisa cari pekerjaan tambahan, istri saya bisa buka warung. Di sini katanya kalau mau buka warung harus diundi lagi," tutur warga Kp Pulo, Subur (41).Subur sendiri tinggal bersama istrinya, Lina (38) beserta keempat anak mereka. Dalam bidang 6x7 itu mereka akan berbagi kamar seadanya. Hal yang sama dikeluhkan Subur, yakni biaya hidup yang makin bertambah."Dulu kan gak biaya hanya listrik dan air, lebih beban juga. Kita juga enggak tahu apa ini tetap atau ada kenaikan lagi," papar lelaki yang bekerja sebagai serabutan di tempat pemasang iklan ini.

Minta ganti duit

Hambatan relokasi para pemukim Kampung Pulo juga terkendala sikap sebagian warga. Sebab menurut Ahok, ada warga yang tidak hanya minta pindah ke rusun, tetapi juga minta uang."Mereka maunya rusun dapat, duit dapat. Enak aja lu," tambah Ahok.Ahok mengatakan, mestinya para pemukim Kampung Pulo bersyukur diberikan fasilitas pindah ke rumah susun. Sebab dalam praktik sebelumnya, tanah kawasan itu milik negara, tetapi banyak warga menyewakan tanah itu tanpa membayar pajak dan masih berutang pajak penghasilan."Kalau dia nyewain ada pajak 5 persen saya tinggal tagih aja, bangkrut dia. Sudah, lupakan kesalahan lama, rusun sudah siap, tinggal masuk. Kami subsidi 80 persen. Lift ada semua. Ada keamanan, kebersihan. Cuma sepuluh ribu per hari lho, bukan per meter. Kalau enggak mau juga, udah gua gusur aja," sambung Ahok.Ahok menambahkan, kapasitas rusun itu cukup buat warga pindahan Kampung Pulo. "Itu (rusun) bisa nampung semua warga Pulo," katanya singkat.Menurut Ahok, jika ada warga Kampung Pulo minta pulang kampung, lebih baik jatah rusunnya tak perlu diberikan."Saya kasih Rp 5 juta satu orang. Karena rusun lebih mahal. Pemprov DKI bangun rusun dananya Rp 200-500 juta. Kalau dia mau duit saja, gua kasih Rp 5 juta, pakai duit saya pribadi. Enggak usah kasih KTL lagi. Kalau ada warga yang mau, kasih saya namanya," lanjutnya.

Ganti rusun tak sesuai luas tanah yang dihancurkan

Salah seorang warga Kp Pulo, Rohaya mengaku sebenarnya dia bersedia digusur. Tapi harus ada konsekuensi-nya, berupa ganti rugi uang. Apalagi, katanya, dia merasa rugi karena rusun yang diberikan hanya satu unit."Mau nempatin Rusun. Tapi saya cuma dapat ganti rusun satu aja," tuturnya.Dia ingin menggugat haknya secara hukum. Namun sebagai masyarakat sipil biasa, Rohaya mengaku tak tahu bakal mengadu pada siapa."Maunya sih lewat jalur hukum. Tapi gak bakal nyelesain ke mana. Harusnya dapat 7 rusun. Kan perjanjiannya yang dirusak kalau lebih dari 100 dapat 3 unit. Ini dapatnya satu. Tanah saya 186 meter yang dihancurkan," pungkasnya.