Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mafia peradilan makin marak, KPK diminta tempatkan personel di MA

Mafia peradilan makin marak, KPK diminta tempatkan personel di MA gedung mahkamah agung. ©mahkamahagung.go.id

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menempatkan personelnya di Mahkamah Agung (MA). Hal itu guna mengawasi seluruh langkah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut.

"Penempatan personel KPK di kantor MA sangat diperlukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lembaga tersebut," kata Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sutrisno, Senin (26/4)

Sutrisno mengemukakan hal itu menanggapi operasi tangkap tangan terhadap Kepala Panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution dan penggeledahan ruang kerja Sekjen MA Nurhadi beberapa waktu lalu.

Orang lain juga bertanya?

"Penempatan personel KPK juga bisa untuk mengantisipasi kejadian serupa," kata Sutrisno.

Ikadin berharap KPK bisa menyelesaikan kasus ini hingga ke tingkat pejabat yang lebih tinggi di lingkungan MA. Tidak hanya tingkat sekjen, namun juga Ketua MA jika dianggap telah ada bukti yang cukup.

Sutrisno juga berharap KPK melakukan penyidikan terhadap??pihak terkait di badan peradilan pada semua tingkatan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung.

Menurut dia, praktik mafia peradilan tidak akan selesai jika tidak dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Sebenarnya praktik mafia peradilan di Mahkamah Agung sudah berjalan lama tapi baru dalam beberapa bulan terakhir ini bisa terungkap dengan ditangkapnya Andri Tristianto Sutrisna dan Edi Nasution yang melibatkan pejabat di Mahkamah Agung RI," tambahnya.

Berdasarkan data advokat Ikadin di beberapa daerah, kata Sutrisno, praktik mafia peradilan semakin marak dan membabi buta. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kinerja MA dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan di Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, penempatan personel KPK di MA sudah sangat mendesak, dan sudah semestinya semua pihak mendukung.

"Kami siap memberikan data valid kepada KPK menyangkut pihak-pihak di Mahkamah Agung RI yang bisa memainkan putusan perkara dengan menerima suap dari pihak-pihak yang beperkara," katanya. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Tersadar Dari Kasus Suap Ronald Tannur, MA Pelototi Kerja Hakim Se-Indonesia
VIDEO: Tersadar Dari Kasus Suap Ronald Tannur, MA Pelototi Kerja Hakim Se-Indonesia

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), DR Yanto menyataka, komitmen institusinya untuk mengawasi Majelis Kasasi yang menangani kasus Ronald Tannur.

Baca Selengkapnya
Sepanjang 2023, Badan Pengawasan MA Jatuhkan Sanksi ke 295 Hakim dan Aparat Peradilan
Sepanjang 2023, Badan Pengawasan MA Jatuhkan Sanksi ke 295 Hakim dan Aparat Peradilan

Boleh mengadukan dengan identitas, namun minta ditutup, disamarkan.

Baca Selengkapnya
Imparsial Soroti Wacana MA Libatkan TNI Amankan Pengadilan, Begini Analisisnya
Imparsial Soroti Wacana MA Libatkan TNI Amankan Pengadilan, Begini Analisisnya

Imparsial: Pengamanan Oleh TNI Dapat Mengubah Proses Hukum

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Bongkar Indonesia Darurat Mafia
VIDEO: Mahfud Bongkar Indonesia Darurat Mafia "Gila, Saya Ada Catatannya!"

Mafia mencengkram dan membuat aparat hukum berada di bawah kuasanya

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!

"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jimly Ungkap Mafia Peradilan Ada Polisi Sampai Jaksa
VIDEO: Jimly Ungkap Mafia Peradilan Ada Polisi Sampai Jaksa "Pengacara 'Dapat' Paling Banyak"

Jimly berkelakar mafia peradilan melakukan rakernas tiap tahun untuk adu pendapatan

Baca Selengkapnya
KY Beberkan Progres Beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
KY Beberkan Progres Beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Baca Selengkapnya
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia

Mahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta MA dan Kejagung Bentuk Tim Gabungan Bongkar Mafia Peradilan
Mahfud Minta MA dan Kejagung Bentuk Tim Gabungan Bongkar Mafia Peradilan

Masukan ini disampaikan Mahfud usai eks pejabat MA Zarof Ricar ditangkap terkait suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Baca Selengkapnya
Apa Itu Supervisi Antar-Penegak Hukum, Begini Penjelasan Ahli
Apa Itu Supervisi Antar-Penegak Hukum, Begini Penjelasan Ahli

Setelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Sampaikan Gagasan, Mahfud MD: Strong Leadership Kunci Atasi Persoalan Penegak Hukum
Sampaikan Gagasan, Mahfud MD: Strong Leadership Kunci Atasi Persoalan Penegak Hukum

Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah permasalahan bangsa tuntas.

Baca Selengkapnya