Mahasiswa Banten desak DPRD segera makzulkan Ratu Atut

Merdeka.com - Desakan agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengundurkan diri dari jabatannya terus menggelinding. Setelah salah seorang anggota DPRD Banten menggulirkan wacana penggunaan hak angket untuk memakzulkan Atut, kini giliran mahasiswa Banten yang juga mendesak Atut dinonaktifkan.

Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Untirta Movement Comunity (UMC) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD banten di Jalan Syeh Nawawi, Kota Serang, Banten, Jumat (3/1). Mereka mendesak DPRD Banten segera menonaktifkan Ratut Atut yang kini mendekam di Rutan Pondok Bambu.

Ratu Atut kini memang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dua dugaan kasus, yakni suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kasus korupsi proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Banten dan Tangerang.

Puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi itu membentangkan sepanduk di depan gerbang masuk gedung DPRD. Spanduk itu berisi tanda tangan yang telah dihimpun sebagai bentuk dukungan dari masyarakat Kota Serang kepada DPRD agar segera menonaktifkan Atut dari kursi gubernur.

"Kita menuntut agar DPRD Banten segera memakzulkan Ratu Atut sebagai gubernur," ujar Sayuqi, salah satu mahasiswa di sela aksi demonstrasi tadi.

Mahasiswa juga mengecam keras sikap sejumlah fraksi yang menolak menonaktifkan Ratu Atut dari jabatannya melalui hak angket. Mahasiswa menganggap penolakan tersebut merupakan bukti, masih banyak anggota DPRD Banten menjadi antek politik Dinasti Atut.

"Mereka itu kan dipilih sama rakyat, bukan semata-mata wakil parpol. Jangan ada orang ga tau diri gitu lah. Tunjukan kalo mereka legislatif, bukan legislatut. Sampai hari ini, mahasiswa masih meyakini kalo banyak orang di DPRD itu antek atut, kroni politiknya dinasti," ujar Kahfi Nusantara, mahasiswa lainnya.

Sebelumnya, tidak semua fraksi di DPRD Banten menyetujui pemakzulan Atut. Misalnya PKS, yang dengan tegas menolak adanya upaya hak angket untuk memakzulkan gubernur. Alasannya, pengguliran hak angket hanya sebuah kepentingan partai tertentu untuk mengincar kursi Gubernur.

"Ini adalah jebakan Batman. Kita tidak ingin terjebak itu," kata Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi.