Follow
Mahasiswa ITB tolak kehadiran Jokowi, mobil rombongan dihadang
Merdeka.com - Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar demonstrasi menolak kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di kampus mereka. Mereka khawatir kehadiran Jokowi hanya untuk kepentingan politik demi pencapresannya.
Rencananya, Jokowi akan melakukan MoU dengan ITB sebagai bentuk kerja sama pemerintah DKI Jakarta. Pantauan merdeka.com, setibanya Jokowi di ITB, mobil yang ditumpanginya langsung dihadang para mahasiswa.
Mahasiswa kemudian terlibat saling dorong dengan keamanan kampus yang berusaha mengamankan kedatangan Jokowi. Akibat aksi saling dorong itu, dikabarkan dua orang mengalami luka.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Sementara, di luar Aula Timur kampus ITB tampak ratusan mahasiswa melakukan orasi yang intinya menolak ITB dipolitisasi.
"Netralitas kampus harga mati," teriak mahasiswa, Kamis (17/4).
Ketua Kabinet KM ITB, Mohammad Jeffry Giranza menyatakan menolak segala bentuk atribut kampanye masuk ke kampus ITB dikarenakan berpotensi mempolitisasi lembaga. Ia juga menolak segala bentuk politisasi terhadap lembaga pendidikan ITB.
"KM ITB menyatakan tidak berpihak kepada pihak capres manapun," katanya saat berorasi.
Menurutnya, pilpres yang tinggal beberapa bulan lagi sangat rentan dipolitisasi. Ia khawatir para capres yang sudah mendeklarasikan diri memanfaatkan momentum safari politik.
"Ini momentum politik yang rawan berpotensi politisasi," tegasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mereka meneriakkan yel-yel meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur dari jabatannya dan segera pulang ke kampung halaman Solo.
Baca Selengkapnya
Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Tuntutan pemakzulan Jokowi itu dilakukan karena orang nomor satu di Indonesia itu dianggap telah melemahkan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam aksinya, mahasiswa menentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR.
Baca Selengkapnya
Bahlil menganggap bahwa aksi protes yang dilakukan oleh beberapa civitas akademika masih menyelipkan permainan politik.
Baca Selengkapnya
Sejumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UGM menggelar aksi mengajak Pratikno dan Ari Dwipayana untuk kembali 'pulang' ke jalan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca Selengkapnya
Setelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten serahkan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Aktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya