Mahasiswa minta Jokowi-JK sahkan Provinsi Aceh Lauser Antara

Merdeka.com - Puluhan mahasiswa dataran tinggi Gayo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat ALA Merdeka (GeRAM) menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (20/10). Aksi digelar bertepatan pelantikan Presiden RI ke VII, Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta Pemerintah Indonesia yang baru untuk mengesahkan segera provinsi Aceh Lauser Antara (ALA).

Aksi berlangsung di bawah pengawalan pihak kepolisian berjalan tertib. Selain berorasi secara bergantian, massa juga membawa sejumlah poster dan spanduk meminta agar Provinsi ALA segera disahkan.

Aksi tersebut sempat menyita perhatian warga yang melintasi di kawasan padat lalu lintas itu karena sebagian badan jalan dipenuhi oleh peserta aksi.

Koordinator aksi, Budiman mengatakan pentingnya segera dibentuk provinsi baru untuk mempercepat pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama ini pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah ALA tidak merata.

Oleh karena itu aktivis GeRAM mendesak Presiden-Wakil Presiden RI, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang baru saja dilantik untuk memenuhi aspirasi rakyat ALA agar membentuk provinsi baru. Karena dengan adanya Provinsi aru dinilai oleh aktivis GeRAM bisa mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Kami menuntut Presiden yang baru dilantik untuk segera mengesahkan Provinsi ALA," tegas Budiman pada media.

Selain itu, GeRAM juga meminta Forbes DPD, DPR RI untuk segera membahas dan memperjuangkan Provinsi ALA pada Pemerintah Pusat, terutama untuk diagendakan dalam pembahasan di Legislatif. "Kami melihat tuntutan kami ini sangat objektif, karena ini kebutuhan yang urgen bagi masyarakat di daerah Tengah dan Tenggara Aceh," terangnya.

Menurut Budiman, Pemerintah Aceh selama ini memperjuangkan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan butir-butir MoU Helsinki belum menyentuh kebutuhan masyarakat ALA. Justru pembangunan infrastruktur di dataran tinggi Gayo masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Aceh.

"Kami geram melihat fakta bahwa pembangunan infrastruktur dan suprastruktur wilayah ALA sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Aceh dan ini selalu saja terjadi setiap pergantian Kepala Pemerintah Aceh," tegasnya. (mdk/hhw)