Mahasiswa Palembang Long March ke Gedung DPRD
Merdeka.com - Ribuan mahasiswa dan aktivis Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa menolak sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU). Demonstrasi digelar bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD Sumsel terpilih, Selasa (24/9).
Massa yang mengatasnamakan Sumsel Melawan, melakukan long match dari kawasan Kambang Iwak menuju kantor DPRD Sumsel. Jaraknya sejauh tiga kilometer. Mereka berasal dari aliansi BEM se-Sumsel dan bagian dari serius Aliansi BEM Indonesia untuk menggelar aksi serentak.
Juru bicara massa, Jabbar Kala Lanang mengungkapkan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap RUU KUHP, RUU KPK, dan RUU Pertanahan yang diajukan pemerintah. Massa mendesak, DPR RI menolak menyetujui RUU tersebut.
-
Kapan demo RUU Desa terjadi? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Bagaimana gerakan boikot ini dilakukan di Sumatera Utara? Strategi boikot ini untuk memberikan rasa akuntabilitas bahwa perusahaan-perusahaan yang mendukung bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Isreal.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
"RUU itu kami nilai ketidakseriusan pemerintah terhadap demokrasi, isu lingkungan, hukum, dan korupsi," ungkap Jabbar.
Massa juga mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, penyelesaian reforma agraria, HAM, serta kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap berkepanjangan.
"Tuntaskan semua agenda itu, jangan diam dan hanya bisa beretorika. Rakyat butuh kerja konkret, tidak hanya janji belaka," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Nasional Corruption Watch Ruben mendesak anggota DPRD Sumsel yang baru dilantik didesak menandatangani perjanjian dengan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Jika terbukti tetap melakukannya, mereka bersedia dihukum lebih berat dari perundang-undangan.
"Kami minta mereka bersedia dihukum mati jika korupsi. Ini bentuk komitmen legislator agar menjalankan tugasnya dengan amanah dan profesional," ujarnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaKehadiran mereka disambut sejumlah mahasiswa yang masih bertahan di sekitar gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid sempat membacakan puisi berjudul 'Sak Karepmu' di depan ribuan massa aksi Jogja Memangg
Baca SelengkapnyaMahasiswa Universitas Trisakti bersama-sama menarik tali yang sudah diikatkan pada gerbang besi tersebut.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMassa juga sempat merusak pagar gedung DPR, dan akhirnya berhasil masuk ke halaman gedung DPR
Baca SelengkapnyaMahasiswa dan masyarakat turun ke jalan mengepung gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaMahasiswa dan masyarakat menggelar demo di gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya