Mahasiswa se-DKI tantang Ahok & DPRD DKI buka-bukaan di Monas

Merdeka.com - Perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait 'dana siluman' Rp 12,1 triliun untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) masih terus memanas. Keduanya masih saling klaim sebagai penyelamat uang dari APBD DKI 2014 itu.

Menanggapi perseteruan ini, Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus (PMII, HMI, GMKI, GMNI, PMKRI Hikmahbudhi) menggelar diskusi bertajuk 'Save Masyarakat Jakarta' untuk mencari siapa pihak yang bertanggungjawab soal 'dana siluman' tersebut.

"Kita minta mereka gelar sidang terbuka dengan transparan, bukti-bukti harus mereka keluarkan biar masyarakat lihat siapa yang maling dan siapa yang bertanggungjawab," kata Ketua PMII, Mulyadin Permana di Menteng, Jakarta, Senin (9/3).

Jika perseteruan 'dana siluman' ini masih terus terjadi, Mulyadi meyakini akan berdampak pada sektor lain, seperti terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di DKI serta gaji bagi PNS terancam tak dapat disalurkan.

"Tindakan DPRD dan Pemprov DKI sangat memalukan dan merugikan masyarakat luas khususnya Jakarta. Karena tertundanya beberapa pembangunan Jakarta, kesejahteraan masyarakat tidak berjalan, para pegawai belum menerima gaji." tegasnya.

Oleh karena itu, Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus mendesak DPRD dan Ahok melakukan sidang terbuka di Monumen Nasional (Monas) agar masyarakat mengetahui selak beluk pasti 'dana siluman' itu.

"Kita akan mengirim surat kepada Pemprov DKI dan DPRD DKI agar mereka melakukan sidang terbuka di Monas dengan membawa bukti-bukti agar masyarakat tahu secara terang benderang siapa yang bermain di sini," tandasnya.