Follow
Mahasiswa Solo tuding pendidikan Indonesia jadi proyek politik
Merdeka.com - Mahasiswa UNS (Universitas Sebelas Maret) Solo menuding pendidikan di Indonesia saat ini hanya sebagai proyek politik. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, namun tidak ada tujuan yang jelas. Kebijakan tersebut justru membuat pendidikan di Indonesia semakin terpuruk.
Pernyataan tersebut dikemukakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Eko Pujianto kepada wartawan disela melakukan aksi demonstrasi di depan kampus setempat, Selasa (9/9).
Menurut Eko pada 2015 mendatang pemerintah mengeluarkan program baru, yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG tersebut sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari politik? Politik merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai suatu sistem yang mengatur cara-cara pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya, politik memainkan peran sentral dalam membentuk struktur masyarakat dan pemerintahan.
-
Apa yang menjadi masalah utama pendidikan? 'Lembaga pendidikan kita sedemikian rupa berada di bawah struktur politik yang menggerogoti kualitas,' katanya.
-
Mengapa kebijakan pemerintah dapat memicu rasisme? Umumnya, penyebab rasisme yang paing sering terjadi karena keputusan kebijakan pemerintah, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah.
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Apa yang menjadi fokus pendidikan menurut pakar? 'Yang menjadi fokus kita dalam dunia pendidikan itu bukan hanya ranah kognitif, namun bagaimana dia berempati. Nah ini kan masalahnya dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan menyakiti orang lain. Berarti empati terhadap orang lain minim sehingga yang terjadi adalah yang kita lihat saat ini,'
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
"Keberadaan PPG ini justru membunuh LPTK secara perlahan. Karena memperbolehkan lulusan non-LPTK ikut PPG," katanya.
Dengan kebijakannya itu, lanjut Eko pemerintah dinilai memaksakan rumusan yang aneh. Empat tahun di LPTK ditambah satu tahun PPG sama dengan guru profesional. Kemudian satu tahun matrikulasi ditambah satu tahun PPG sama dengan guru profesional.
"Kita jangan tinggal diam, kesalahan dalam pendidikan tidak hanya membunuh 1 atau 2 nyawa, tapi satu generasi bangsa. Dengan pendidikan pulalah bangsa ini bangkit dari keterpurukan," tandasnya.
Pihaknya mengusulkan agar pendidikan lebih baik. Yakni membatalkan kebijakan PPG, perbaikan mutu LPTK dan meniadakan politisasi serta menyelesaikan masalah-masalah pendidikan.
"Mutu pendidikan di Indonesia harus benar-benar diperhatikan. Jokowi-JK nanti nanti harus mampu membenahi permasalahan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendiktisaintek menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.
Baca Selengkapnya
Di depan Ganjar, Mahasiswi Unpar bicara soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan, pendidikan sering dipandang sebagai program. Sehingga dimonopoli oleh pemegang kewenangan, yaitu pemerintah.
Baca Selengkapnya
Persoalan etika itu semakin diperparah dengan pengajaran akhlak di lembaga pendidikan yang cenderung verbal dan normatif.
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat Indonesia sekarang dihadapkan pada masalah pendidikan yang mahal untuk anak-anak mereka.
Baca Selengkapnya
Saat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca Selengkapnya
DPR menilai apabila penerima beasiswa LPDP tidak pulang maka uang sekolah harus dianggap sebagai pinjaman atau student loan.
Baca Selengkapnya
Sejumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UGM menggelar aksi mengajak Pratikno dan Ari Dwipayana untuk kembali 'pulang' ke jalan demokrasi.
Baca Selengkapnya