Mahfud: Ada Kelompok Ingin Memanfaatkan Situasi, Apapun Pemerintah Putuskan Ditentang
Merdeka.com - Pemerintah menanggapi seruan aksi menolak pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut memang ada kelompok yang ingin memanfaatkan situasi.
Kelompok ini, kata Mahfud, selalu menentang keputusan pemerintah. Pemerintah menduga, kelompok ini ingin menunggangi aspirasi publik yang terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.
"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan memanfaatkan situasi tadi ada kelompok yang murni tadi. Lalu ada kelompok tidak murni tadi. masalahnya hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang. Itu ada seperti itu," ujarnya saat konferensi pers secara daring, Sabtu (24/7).
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengancam warga? 'Setelah kami periksa secara maraton, kami tingkatkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,' ungkap Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah, Selasa (19/12). Tersangka Bripka ED dijerat Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman paling lama satu tahun penjara.
Lebih lanjut, Mahfud bilang kelompok tersebut hanya ingin melakukan provokasi. Semua pihak harus mewaspadai kelompok-kelompok anti pemerintah ini.
"Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kelompok yang seperti ini, kelompok yang tidak murni selalu provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah salah," ujarnya.
Mahfud mengatakan, pemerintah terbuka dengan segala aspirasi publik. Namun, ia menuturkan, penyampaian aspirasi itu sebaiknya melalui jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti webinar atau dialog di televisi.
"Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat namun sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi disampaikan melalui jalur komunikasi sesuai dengan protokol kesehatan," ucapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.
Baca SelengkapnyaMahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.
Baca SelengkapnyaMahfud menganalisis berdasarkan ilmu intelijen, pihak yang melakukan pengancaman kadang kala bukan dari musuh.
Baca SelengkapnyaMaksud dari orang toxic, menurut Mahfud, adalah orang yang memiliki riwayat korupsi
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan bahwa satgas ini bukanlah suatu hal yang baru.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD mengungkap tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya, pada pengambilan keputusan negara.
Baca SelengkapnyaDirinya pun mencontohkan pada saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi banyak sekali kasus yang serupa dengan hal itu.
Baca SelengkapnyaPemilu harus dilaksanakan bukan karena ingin mendapat pemimpin yang ideal.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengaku mendapat informasi dari masyarakat adanya gerakan berbahaya menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung rusaknya pemerintahan, karena ulama yang rusak.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca Selengkapnya