Mahfud: DPR dan Pemerintah Sejajar, Jangan Saling Tuding Seperti Polisi Periksa Copet

Merdeka.com - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud MD ingin agar DPR bersikap setara atau sejajar dengan pemerintah untuk membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. Hal ini disampaikan Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"Saya ingin sampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar," kata Mahfud.

Permintaan yang disampaikan oleh Mahfud kepada para anggota Komisi III DPR RI ini agar tidak ada yang saling menuding saat memberikan argumentasinya.

Karena, apabila ada penudingan disebutnya sama seperti seorang aparat penegak hukum dalam hal ini Korps Bhayangkara yang sedang memeriksa copet.

"Saling menerangkan, saling berargumen tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet," ujar dia.

Mahfud MD Ungkap Banyak yang akan Dibuka soal Transaksi Rp349 T

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku bakal blak-blakan terkait dana janggal Rp349 triliun dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI.

"Dibuka? Banyak bukan sedikit," kata Mahfud kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Sebagai informasi, RDPU dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan pantauan merdeka.com lapangan, Mahfud MD tiba pukul 14.46 WIB. Dengan mengenakan jas hitam, celana hitam, Mahfud bergegas memasuki ruang rapat.

Nampak awak media juga telah menunggu kedatangan Mahfud. Saat tiba, dia terlihat dikawal dengan penjagaan yang cukup ketat. Rapat ini diwarnai hujan interupsi oleh anggota DPR.

Dalam RDP ini juga dihadiri anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU lainnya seperti Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Whisnu Hermawan.