Follow
Mahfud MD: Ada 14 Grup Perusahaan Kuasai Tanah Ratusan Ribu Hektare
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku mengantongi sejumlah perusahaan yang menguasai tanah negara hingga ratusan hektare melalui hak guna usaha atau HGU.
"Saya punya daftar 14 dan lebih dari itu, 14 grup perusahaan yang menguasai tanah ratusan ribu hektare itu," kata Mahfud dalam diskusi daring, Senin (28/12).
Menurut Mahfud, HGU itu didapatkan perusahaan dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karenanya tak bisa pemerintah saat ini serta merta membatalkannya.
-
Kenapa Mahfud MD mempertanyakan redistribusi tanah? Kemudian, Mahfud menjawab “reforma agraria ada tiga, satu legalisasi, kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah, ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya ini.“
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa saja yang diajak Mahfud untuk memilih? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kenapa Mahfud MD mengkritik deforestasi? Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut angka deforestasi di Indonesia sudah mencapai 12,5 juta hektare.'Saya mencatat juga tambang ilegal 2.500 (Izin Usaha Pertambangan/IUP), tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi hutan 12,5 (juta) hektare hutan kita,' ujar Mahfud saat Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
"Masalahnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan kita tidak boleh secara sepihak membatalkannya seperti HGU-HGU yang ratusan ribu hektare atau jutaan hektare bahkan kalau sudah disatukan dari berbagai grup-grup perusahaan itu," katanya.
Warisan Soeharto
Menurut dia, selama ini pemerintah kerap dipojokkan soal masalah tersebut. Padahal hal itu lantaran keputusan yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.
"Nah saudara itu tuh sudah bertahun-tahun sejak zaman Pak Harto dilanjutkan juga pemerintah-pemerintah sebelumnya," ucap Mahfud.
"Dan kita tidak bisa membatalkan secara sepihak karena di dalam urusan perdata itu sebuah kesempatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU tidak bisa dibatalkan sepihak oleh pemerintah sesudahnya," sambungnya.
Menurut dia, justru dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ada HGU baru yang diterbitkan.
"Dan kita tuh tidak ada buat yang baru lalu kita lagi yang dianggap biang masalahnya ya," katanya.
Mahfud justru menerangkan masa pemberian HGU era Jokowi justru lebih pendek ketimbang zaman Presiden Soeharto. Di era Jokowi, HGU hanya berlaku selama 85 tahun.
"Tapi supaya diingat pemberian HGU itu zaman Pak Harto dulu diusulkan 100 tahun, lalu turun menjadi 90 tahun, lalu sekarang ini 85 tahun. 35 Tahun pertama kemudian sesudah itu bisa diperpanjang 25 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun dengan hak prioritas kepada orang yang sudah mendapat HGU itu. Itu ketentuan hukumnya lalu sekarang mau diapakan?," katanya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud mengklaim bahwa untuk mencabut IUP perlu berurusan dengan mafia.
Baca Selengkapnya
Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.
Baca Selengkapnya
Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca Selengkapnya
Akibat konflik of interest yang kian marak, berimbas pada indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus memburuk.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, kelompok tersebut paling banyak korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengatakan, setiap rakyat Indonesia bisa mendapat Rp20 juta per bulan jika korupsi di sektor pertambangan diberantas.
Baca Selengkapnya
JK mengungkapkan, lahan itu dikuasai Prabowo sejak 2004 saat JK baru menjabat Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka kepada KPK.
Baca Selengkapnya