Mahfud MD akan Beri Alternatif ke Jokowi Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan pribadi Presiden Joko Widodo yang menolak pemulangan WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air, dijadikan dasar untuk membuat keputusan pemerintah. Ini disampaikan Mahfud usai mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Agama Fachrul Razi, Menkumham Yasonna H. Laoly, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan beberapa lembaga serta kementerian lainnya membahas WNI yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF).

"Pastilah menjadi dasar (pernyataan Presiden) untuk dibahas nanti. Nanti kan akan dibahas di situ," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (11/2).

Mahfud mengaku sudah menyiapkan alternatif soal rencana pemulangan WNI eks ISIS untuk dilaporkan ke Jokowi. Namun, dia tidak merinci apa saja alternatif yang dimaksud.

"Kita sudah membuat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke Presiden," ujarnya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, perlu kajian mendalam untuk memulangkan eks kombatan ISIS. Apalagi, wacana itu sudah mendapat atensi publik.

"Ada yang mengatakan itu tidak boleh dipulangkan karena itu virus. Ada yang mengatakan seperti Pak Dim Syamsuddin, Komnas HAM, mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka," jelas Mahfud.

Sementara Yasonna memilih tak bicara terkait hal ini. Setali tiga uang, Fachrur juga menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud.

"Itu Pak Menko. Sudah sepakat Pak Menko. Ini kantornya kan kantornya Pak Menko. Enggak boleh dong (ngomong)," tukasnya.

Adapun Suhardi memilih keluar tidak dari pintu utama kantor Menko Polhukam, untuk langsung meninggalkan lokasi.

Sebelumnya,Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke Tanah Air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait. Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.

"Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," kata Jokowi.