Mahfud MD Cerita Eks Mensos Juliari Pernah Ngeluh Ketatnya Pakai Uang Negara
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sempat mengadu kepadanya terkait birokrasi keuangan yang berbelit. Hal tersebut, kata Mahfud, disampaikan saat awal-awal pandemi Covid-19 menimpa Indonesia.
Awalnya, Mahfud menceritakan, dengan munculnya pandemi di Indonesia seluruh pihak mendapatkan hikmah. Mulai dari sektor pendidikan hingga birokrasi keuangan. Beberapa menteri pun takut jika mengeluarkan uang tanpa prosedur nantinya akan dijerat kasus korupsi.
"Prosedurnya ketat sekali yang dikeluarkan BPK, sehingga ada yang mengadu kami punya anggaran aturannya begini-begitu dan nanti kita dikorupsikan. Nah di antara yang mengadu ke saya, pak Juliari Batu Bara, Mensos, datang kepada saya, gimana pak ini kami punya uang, tetapi tidak disalurkan karena keuangan harus begini-begini, kalau salah sedikit dianggap temuan, padahal harus disalurkan," kata Mahfud menceritakan saat membuka diskusi virtual 'Ekonomi dan Politik, Sabtu (26/6).
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang Mahfud lakukan setelah Pilpres 2024? 'Karena kontestasi sudah selesai, pilpres sudah selesai, saya melakukan normalisasi kehidupan karena sekarang sudah tidak ada lagi, saya hadir lagi ke UB hari ini dan untuk seterusnya, setiap diundang, asal tidak berbenturan pasti datang, pasti datang,' ujar Mahfud
Mahfud pun bertemu ketua BPK. Kemudian menyampaikan keluhan beberapa menteri tersebut. Hal tersebut agar membuat uang yang dikeluarkan tidak berbelit dan tidak menyebabkan masalah.
"Kalau dulu anda mengeluarkan uang, kalau sejumlah sekian harus ada ditanda tangani diatas materai sekian, dokumen yang harus disiapkan ini sekarang enggak. Bahkan menimbulkan juga sekarang kirimkanlah ke rekening masing-masing orang, dibuka saja rekeningnya siapa yang dapat bansos dibukakan rekeningnya," ungkapnya.
Cara-cara mudah tersebut pun saat ini muncul, kata Mahfud, lantaran pandemi Covid-19. Dengan sistem memudahkan untuk memberikan bantuan sosial. Tidak hanya itu, dalam sebuah pertemuan juga, kata Mahfud, saat ini bisa dilakukan dengan singkat tanpa bertemu langsung cukup menggunakan virtual.
"Sehingga kesulitan itu selalu ada hikmah yang kita ambil," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan saat ini banyak penegak hukum tidak bagus.
Baca SelengkapnyaMantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku hukum di Indonesia belum sepenuhnya betul.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai memaafkan tindak pidana korupsi sama saja melanggar pasal 55 KUHP 'ketika beberapa orang atau lebih terlibat dalam satu tindak pidana'
Baca SelengkapnyaMahfud juga menyoroti peliknya pinjaman online bahkan menimbulkan korban jiwa.
Baca SelengkapnyaMafia mencengkram dan membuat aparat hukum berada di bawah kuasanya
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku malu, mempunyai pejabat yang melakukan pelanggaran asusila.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, banyak ketidakadilan dalam proses hukum di tanah air karena ada mafia hukum.
Baca Selengkapnya