Mahfud MD dan Panglima TNI Bertemu Bahas Penanganan Papua dan Pelanggaran HAM

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/11). Keduanya membahas mengenai isu terkait Papua dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Pertama pendekatan baru tentang penanganan Papua. Kalau prinsip pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres nomor 20 tahun 2020," katanya usai pertemuan, Kamis (25/11).

Mahfud menyebut, pemerintah ingin pendekatan terhadap Papua dengan pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya penyelesaian masalah di Papua bukan lewat senjata, tetapi kesejahteraan.

"Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," ucapnya.

Untuk pendekatan teknis, kata Mahfud, adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. Dia udah berdiskusi dengan Andika yang sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru untuk Papua tersebut.

"Tetapi sekarang secara prinsip beliau akan menyampaikan beberapa hal yang prinsip saja," ucapnya.

Pembahasan kedua adalah soal pelanggaran HAM. Mahfud mengungkapkan, sekarang ini ada 13 kasus pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh Komnas HAM. 9 diantaranya adalah peristiwa pelanggaran HAM sebelum tahun 2000.

Salah satu yang terjadi di era pemerintahan Jokowi adalah peristiwa Paniai yang baru diumumkan bulan Juni 2021 lalu.

"Itu ada yang melibatkan TNI, melibatkan apa, nanti yang menyangkut TNI ini Bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita," ucapnya.

"Pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis akan kita selesaikan, koordinasi Panglima, bersama Kemenko dan Kejakasaan Agung tentu saja yang di lapangan," tuturnya.