Mahfud Md: Hanya Terjadi 2,2 Persen Pelanggaran Selama Masa Kampanye Pilkada 2020
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md memastikan kelangsungan masa kampanye Pilkada 2020, berjalan baik. Hingga hari ini, Mahfud berharap tidak terjadi pelanggaran dan semua ditutup dengan baik.
"Saya berterimakasih dan bergembira berdasarkan laporan dari lapangan, baik dari Kepolisian, Bawaslu dan KPU, pelaksanaan kampanye sampai dengan hari ini berjalan baik," ujar Mahfud dalam rekaman video diterima, Sabtu (5/12/2020).
Menurut catatan Mahfud, dari 75 ribu acara yang dihelat di 270 titik kontestasi, pelanggaran yang terjadi hanya 2,2 persen, atau bila dirinci, kasus pelanggaran hanya 1.520 pelanggaran.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Mahfud hindari fitnah saat Pilpres 2024? 'Saya sengaja ke berbagai kampus tidak datang, kecuali dalam kampanye terbuka yang sengaja diselenggarakan kampus seperti Unair, kampanye terbuka, semua kontestan diundang tapi kalau kuliah saya tidak, berhenti selama musim kampanye,' ujar pria yang diketahui sebagai pakar hukum tata negara ini.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
"Semuanya berjalan baik, pelanggaran kecil sudah diberi peringatan," jelas dia.
Kendati dari 1520 pelanggaran, Mahfud mengaku, ada 16 pelanggaran yang ditindak hingga ranah pidana. Namun dia menyatakan tidak ada yang menjadi perhatian publik dan tidak sampai menjadi klaster penularan Covid-19.
"Jadi saya berharap hari ini tetap dijaga, berjalan tertib, karena biasanya (hari terakhir kampanye) emosi ditumpahkan sekaligus, bikin kerumunan dan tolong dijaga, tim kampanye masing kepada Paslon sanksi masih menanti kalo anda pada hari terakhir melakukan pelanggaran," Mahfud menandasi.
Sumber: Liputan6.comReporter: Ditto Radityo
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca SelengkapnyaSelisih rekapitulasi KPU dan quick count SMRC pemilihan legislatif hanya 0,2 persen. Sementara Pilpres 0,21 persen.
Baca SelengkapnyaDirektur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaTKN mengklaim hingga hari ini tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaGibran menganggap, ucapan itu hanya sebuah candaan
Baca SelengkapnyaSelama pengawasan 22 hari, Bawaslu telah melakukan banyak upaya pencegahan.
Baca SelengkapnyaPada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.
Baca SelengkapnyaPelanggaran mulai dari pelanggaran tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan non-Pemilu.
Baca SelengkapnyaNamun, hal itu berbanding terbalik dengan suara PDI Perjuangan yang tinggi pada Pemilu 2024 ini
Baca Selengkapnya