Follow
Mahfud MD: HTI tak bisa diajak kompromi
Merdeka.com - Konsep negara khilafah merupakan bentuk yang ditawarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ideologi Pancasila yang telah dirumuskan para pendiri bangsa dianggap tak bisa menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Walaupun HTI telah dibubarkan pemerintah, namun saat ini proses gugatan dari anggota HTI masih berlangsung.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan HTI tak bisa diajak kompromi. Konsep negara federal yang pernah ditawarkan Mohammad Hatta juga tak bisa menjadi jalan tengah untuk menerima ide HTI terkait konsep khilafah.
"HTI tak bisa diajak kompromi. Dia konsepnya lain. Bukan federal," jelasnya saat mengisi kuliah umum dengan tema 'Membangun Republik: Visi Indonesia 2030-2045' di Kantor PARA Syndicate, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/4).
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa Mahfud tidak ingin membuang reputasinya? “Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan,“ tegas Mahfud.
-
Apa peran KH Ahmad Hanafiah dalam perjuangan? Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berita ini baru tiba di Lampung pada tanggal 24 Agustus 1945. Saat itu juga mulailah dibentuk ragam organisasi atau badan perjuangan untuk mempertahankan Indonesia. KH Ahmad Hanafiah pun terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Laskar Hizbullah di Sukadana setelah kemerdekaan.
-
Kenapa Hana Hanifah tidak mau mediasi? Setelah sidang, Hana Hanifah dengan yakin mengatakan bahwa dia sudah siap untuk bercerai. Dia bahkan menolak mediasi dengan suaminya karena ingin segera menyelesaikan proses perceraian.
HTI, kata dia, tak boleh dilawan secara fisik tapi harus dilawan secara politik. "Lawan secara ide bahwa itu tidak masuk akal," tegasnya.
Ideologi dan dasar negara telah disepakati yaitu Pancasila. Hukum-hukum yang diproduksi kemudian tak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Asumsi bahwa Indonesia merupakan negara gagal dan ideologinya harus diganti sebagai langkah penyelamatan dan perbaikan tak bisa diterima.
"Contohnya khilafah. Khilafah ditawarkan untuk mengganti Pancasila karena menilai Indonesia tak bisa diatur dengan Pancasila. Apakah ada contoh khilafah di mana negara itu berhasil menegakkan hukum dan keadilan dan memberantas korupsi?" jelasnya.
Ia mengatakan dari 57 negara di dunia yang penduduknya mayoritas muslim malah merupakan sarang korupsi. Sementara negara sekuler seperti Selandia Baru justru bersih dari korupsi.
"Ini bukan soal sistem tapi bagaimana kita kelola negara dengan sistem yang ada," ujarnya.
HTI menjadi organisasi sah dan memiliki badan hukum karena permohonan izinnya diajukan melalui sistem elektronik atau online. Pemerintah yang menerbitkan izin tak mengecek latar belakang organisasi ini sebelumnya.
"Badan hukum berdirinya HTI diperoleh karena permohonan memperoleh badan hukum diperoleh melalui online. Dan enggak diteliti latar belakangnya dan izin langsung diberikan," jelasnya.
HTI menolak sistem demokrasi yang disebutnya sebagai thaghut . Hal ini, kata Mahfud, menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Baca Selengkapnya
Calon wakil presiden Mahfud Md memberikan respons terkait dinasti politik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, masalah tersebut tidak perlu diperpanjang proses hukum harus terus berjalan.
Baca Selengkapnya
Pertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan Kedua, melalui jalur hak angket.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya
Nusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam beberapa hari jelang pencoblosan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam debat keempat Pilpres 2024 Mahfud sempat menyinggung soal permasalahan SDA lantaran pedang hukum yang tumpul ke bawah.
Baca Selengkapnya
Selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran tidak menyarankan Menhan Prabowo Subianto mundur.
Baca Selengkapnya