Mahfud MD Ingatkan Obligor BLBI di Luar Negeri: Tidak Ada yang Bisa Bersembunyi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku tim pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mengendus ada beberapa aset, obligor atau debitur yang ada di luar negeri. Sebelumnya diketahui total kerugian negara akibat kasus tersebut lebih dari Rp 110 triliun.
"Menurut informasi sementara dari data yang kami punya memang ada beberapa aset satu orang obligor atau debitur yang sekarang berada di luar negeri mohon kerja samanya," kata Mahfud MD dalam konferensi Pers Terkait Pelantikan Pokja dan Sekretariat Satgas BLBI dalam siaran virtual, Jumat (4/6).
Oleh sebab itu dia meminta agar seluruh pihak bisa bekerja sama dan kooperatif. Dia mengatakan uang tersebut adalah uang negara. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga meminta agar para obligor bisa proaktif untuk bisa menyelesaikan utang.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Siapa yang tekankan pentingnya komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
"Proaktif saja tidak ada yang bisa bersembunyi. Karena di sini ada daftarnya, dan kami punya daftar para obligor dan para debitur. Jadi kami pun tahu Anda pun tahu," ujar dia.
Dia menekankan jika para obligor dan debitur melanggar aturan berpeluang akan menjadi kasus pidana. Walaupun saat ini BLBI dianggap dalam kasus perdata.
"Karena apa? karena dia tidak mau membayar hutangnya atau memberi bukti-bukti palsu atau selalu ingkar biasa saja nanti merugikan negara, dua merugikan diri sendiri atau orang lain, ketiga tidak mengakui apa yang secara hukum sudah disahkan," ungkapnya.
Mahfud MD mengatakan upaya untuk bekerja sama adalah totalitas untuk memberantas korupsi. Termasuk kata dia koruptor yang mengembalikan aset negara.
"Itu bisa dipakai karena kita sudah meratifikasi UNCAC tersebut," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Awak media pun bertanya, dalam rangka apa bertemu dengan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaHadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI masih mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan hitungan utang antara obligor/debitur dan besaran utang yang ditetapkan pemerintah
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaMahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDPR mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor tobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca Selengkapnya