Mahfud MD: Isu PKI sudah jadi 'dark number'
Merdeka.com - Isu komunisme belakangan ramai menjadi perbincangan. Bahkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan jajarannya buat nobar film G30S/PKI.
Dua hari lalu, massa mengepung kantor YLBHI karena mereka duga menyelenggarakan diskusi soal komunis. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pun angkat bicara soal komunis dan PKI.
Mahfud menyatakan isu PKI sudah menjadi 'dark number' atau istilah dalam hukum ialah suatu nomor yang keberadaannya sulit dicari lagi.
-
Bagaimana fakta dan opini berbeda? Perbedaan antara fakta dan opini terletak pada sifat dan karakteristik masing-masing.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Mengapa memahami perbedaan fakta dan opini penting? Memahami perbedaan antara fakta dan opini membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi riil dari sebuah kajadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun.
"Begini kalau istilah hukum ada namanya dark number, ialah nomor yang enggak harus dicari lagi karena enggak jelas, waktunya sudah tidak ada, secara yuridis kasusnya sudah sulit dikonstruksi," katanya kepada merdeka.com di acara Dialog Nasional HUT ke-51 KAHMI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/7).
Dia menyatakan masing-masing pihak memiliki fakta yang berbeda ketika membahas sebuah isu. Sehingga sulit untuk mencari fakta yang sebenarnya.
"Tidak ada fakta yang disepakati oleh semua orang, saya kira berlebihan orang berseminar untuk mencari fakta, tidak akan ada, yang akan bicara kesimpulan tuh yang berseminar. Kalau LBH begini, kalau pihak lain begini, kalau yang seminar angkatan 66 kira-kira begini, kalau seminar TNI kesimpulannya begini," tuturnya.
Dia mengingatkan jalan yang dibutuhkan ke depan adalah rekonsiliasi. Menurutnya kasus PKI tidak perlu dibahas lagi, melainkan berjalan ke depan secara damai.
"Jadi rekonsiliasi itu juga enggak usah resmi pakai upacara pakai peringatan langsung ajalah berdamai," tutupnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.
Baca SelengkapnyaEks Menko Polhukam Mahfud Md menduga ada perebutan kekuasaan di bisnis timah di balik peristiwa penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88
Baca SelengkapnyaDirinya pun mencontohkan pada saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi banyak sekali kasus yang serupa dengan hal itu.
Baca SelengkapnyaIdentitas politik merupakan keniscayaan atau tidak bisa dihalangi.
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden RI Mahfud Md memberi tanggapan mengenai data anggaran pertahanan yang seharusnya dibuka untuk publik pada saat debat ketiga Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani.
Baca SelengkapnyaKarena dirinya sudah mempunyai data yang banyak seperti vonis dan kasus bisa dibeli serta pasal-pasal yang dapat dipesan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaSebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud mengetahui apa apa saja yang menjadi rahasia dan tidak.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan karena masalah tersebut, dapat meloloskan sosok seperti Ketua KPU maupun Ketua KPK saat ini.
Baca SelengkapnyaPengalaman sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), banyak ditemukan banyak pembelian suara di TPS hingga anggota KPU dibayar
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md memberikan reaksi soal dirinya dilaporkan ke Bawaslu terkait penyerangan kepada Gibran dalam debat pilpres 2024
Baca Selengkapnya