Mahfud MD: Jokowi Dihadapkan Pilihan Dilematis Soal Perppu KPK

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengajak masyarakat menghormati apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perlu tidaknya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Saat ini Jokowi berada di dua pilihan yang dilematis.

"Kita sebagai rakyat harus tahu presiden itu dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis sehingga apapun keputusannya pasti yang terbaik untuk rakyat, dan kita ya harus mengikutinya. Tidak bisa tidak. Karena dia punya kewenangan hukum untuk melakukan itu," ungkap Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/10).

Argumentasi pihak pro maupun kontra Perppu KPK sama-sama kuat. Dalam keadaan seperti ini, Mahfud mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi untuk membuat keputusan terbaik. Jokowi adalah presiden yang legal secara konstitusional dan dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, keputusannya harus dihormati.

"Saya tidak tahu presiden mau milih yang mana, itu terserah presiden saja," tuturnya.

Mahfud hanya mengingatkan, tak akan ada risiko yuridis terhadap Perppu KPK. Termasuk soal pemakzulan.

Hari ini merupakan batas akhir mengeluarkan Perppu. Jika tidak dikeluarkan maka secara otomatis UU KPK akan berlaku pada 17 Oktober 2019. Berdasarkan undang-undang itu, Presiden Jokowi diberi waktu untuk membentuk dewan pengawas bersamaan dengan pelantikan pimpinan baru.

"Jadi bagi yang deg-degan mau kena OTT, itu besok masih ada hukumnya, masih bisa besok lusa," ucapnya.

Sebelumnya, di dalam Pasal 69D UU KPK tertulis, 'Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah'. Namun catatan KPK menyebutkan, Pasal 69D ini bertentangan dengan Pasal II yang menyebutkan UU KPK berlaku pada tanggal diundangkan.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com