Follow
Mahfud MD Minta Menteri Korupsi Dituntut Hukuman Mati
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyarankan, para menteri yang melakukan tindak pidana korupsi saat bencana pandemi Covid-19 seperti saat ini diancam dengan hukuman mati.
"Saya berpendapat bisa dengan hukuman mati dan saya menyarankan agar menteri-menteri yang korupsi itu tuh diancam dengan hukuman mati, dituntut dengan hukuman mati," kata Mahfud dalam acara Webinar Dewan Pakar KAHMI, Senin (28/12).
Diketahui, dua menteri Presiden Jokowi baru-baru ini ditangkap KPK karena terlibat suap. Pertama, Politikus Gerindra, Edhy Prabowo yang diduga terima suap miliaran rupiah dari kasus ekspor bayi lobster atau benur. Kedua, Politikus PDIP, Juliari Batubara yang ditangkap karena suap bansos Covid-19.
-
Siapa yang dihukum terkait kasus korupsi di MA? Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun usai terbukti bersalah atas kasus menerima suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Siapa yang akan Mahfud MD ajukan pengunduran diri? Cawapres Mahfud Md akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi.
-
Kenapa Mahfud MD mundur? 'Oh enggak, itu hak mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Pak Mahfud kan senior saya, beliau orang baik mungkin beliau merasa kalau ini terjadi tapi saya belum yakin ya mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye, supaya total,' ucap Bahlil.
Kendati begitu, Mahfud menyebut jika mengacu pada pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) para menteri yang korupsi dengan suap tak bisa diancam hukuman mati lantaran tak merugikan keuangan negara.
Mahfud mengaku sebelumnya telah mengatakan hal yang serupa. Namun ia merasa pernyataan dipelintir seakan-akan tak mendukung ancaman hukuman mati bagi koruptor yang melakukan korupsi di tengah bencana.
"Itu kan saya ngutip KPK lalu itu dikatakan dari saya. Nyebar ke mana-mana, saya sih enggak rugi, saya hanya ingin mengatakan betapa sekarang ini hoaks itu sengaja dibuat begitu rupa," tegasnya.
Potensi Hukuman Mati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bicara soal potensi ancaman hukuman mati terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Juliari merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ancaman hukuman mati bisa diberikan kepada Mensos Juliari Batubara sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor).
"Hukuman mati memang diatur di UU (Tipikor) Pasal 2," ujar komisioner yang akrab disapa Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020).
Alex mengatakan, dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dimungkinkan untuk menuntut hukuman mati jika terbukti ada kerugian keuangan negara dari perbuatan yang dilakukan Menteri Juliari.
"Ya kita lihat sistematisnya, kalau memang masif, dan dia otak pelakunya dan kerugiannya triliunan, ya, dimungkinkan kalau berdasarkan UU yang ada. Kalau hukumannya sih terserah hakim," kata Alex.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud menjelaskan dalam Undang-Undang yang saat ini bisa saja menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
Baca Selengkapnya
Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan
Baca Selengkapnya
Mahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.
Baca Selengkapnya
Mahfud melihat masih banyak oknum pejabat, dari Polri maupun TNI, yang menjadi beking pelaku tindak kejahatan
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai memaafkan tindak pidana korupsi sama saja melanggar pasal 55 KUHP 'ketika beberapa orang atau lebih terlibat dalam satu tindak pidana'
Baca Selengkapnya
Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Bagi Mahfud, keputusan Anwar tidak diberhentikan dengan tak hormat sudah tepat.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan saat ini banyak penegak hukum tidak bagus.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kasus ini juga sarat sifat kolutif dan konspiratif.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik.
Baca Selengkapnya
Bintan menilai Anwar Usman layak diberhentikan dengan tidak hormat.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, banyak ketidakadilan dalam proses hukum di tanah air karena ada mafia hukum.
Baca Selengkapnya