Mahfud MD Minta Polri Usut Pelaku Teror Diskusi di UGM
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas teror menimpa pembicara maupun panitia penyelenggara diskusi Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Diskusi webinar itu sebelumnya dibatalkan setelah pembicara dan panitia mendapat teror dan ancaman pembunuhan.
"Saya minta diusut Polri. Saya pastikan aparat tidak melarang dan memang tidak boleh melarang," kata Mahfud MD, di Jakarta, Selasa (2/6).
Mahfud menduga intimidasi atau teror itu dilakukan oleh orang luar kampus UGM. Menurut dia, dugaan itu setelah mengonfirmasi pihak kampus maupun aparat bahwa tak ada pelarangan dalam diskusi tersebut.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang menurut Mahfud MD salah satu cara menjaga keberlangsungan RI? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Mahfud hindari fitnah saat Pilpres 2024? 'Saya sengaja ke berbagai kampus tidak datang, kecuali dalam kampanye terbuka yang sengaja diselenggarakan kampus seperti Unair, kampanye terbuka, semua kontestan diundang tapi kalau kuliah saya tidak, berhenti selama musim kampanye,' ujar pria yang diketahui sebagai pakar hukum tata negara ini.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
"Kampus juga tidak melarang, yang melakukan itu intimidasi masyarakat di luar kampus, saya minta aparat melacak, semua kan bisa ditelusuri," tegasnya kembali.
Lebih jauh Mahfud tak melihat ada yang salah dalam diskusi tersebut. Bahkan, menanggapi langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam hadapi pandemi Covid-19.
"Saya lihat TOR diskusinya juga tidak membahas tentang makara atau menjatuhkan jabatan, namun membahas tentang kebijakan pemerintah disaat Covid ini," pungkasnya.
Kronologi Teror
Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Tema diskusi tersebut sempat memancing polemik dan menjadi viral di medsos.
Diskusi virtual itu rencananya akan digelar Jumat (29/5). Namun karena menuai kontroversi akhirnya diskusi itu urung diselenggarakan. Paska menjadi kontroversi, diskusi tersebut justru berbuah teror pada pembicara maupun penyelenggaranya.
Dekan FH UGM, Sigit Riyanto menyebut penyelenggara diskusi sempat mengalami teror. Teror ini mulai bermunculan pada Kamis (28/5) malam.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaMahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.
Baca SelengkapnyaSaat ini, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pembubaran diskusi tersebut.
Baca SelengkapnyaMahfud tak ambil pusing atas pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaBagi Mahfud, keputusan Anwar tidak diberhentikan dengan tak hormat sudah tepat.
Baca SelengkapnyaMerespons tudingan itu, Mahfud lantas memberikan respons keras terhadap narasi-narasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, jika putusan tersebut membuat gaduh publik, pejabat itu harus mundur.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyindir kerja KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMahfud Md tak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang debat capres berisi serangan personal.
Baca SelengkapnyaMahfud memberikan jawaban lugas terkait keluhan mahasiswa banyak drama dalam pemilu.
Baca Selengkapnya