Mahfud MD Nilai Gagasan NKRI Bersyariah Berlebihan

Merdeka.com - Gerakan Suluh Kebangsaan kembali melakukan diskusi mengenai potensi menguatnya politik identitas usai Pilpres 2019. Ketua gerakan, Mahfud MD melihat potensi tersebut tidak hanya isapan jempol belaka.

Dalam satu diskusi, Mahfud menyampaikan informasi soal adanya kelompok radikal menaruh uang mereka di pesantren, di antaranya ada di Yogjakarta dan Magelang.

"Mau mendirikan pondok pesantren mendirikan lembaga pendidikan yang sangat jauh berbeda. Sehingga di beberapa tempat itu ada lembaga pendidikan yang dulunya tidak dikenal tiba-tiba muncul dengan pengikut murid yang banyak dan tertutup," kata Mahfud, Jakarta, Jumat (17/8).

Ahli hukum tata negara itu mengatakan tanpa label syariah sekalipun, Indonesia sudah berbasis syariah seperti menjalankan beberapa aktivitas perbankan berdasarkan ajaran islam, menegakan hukum, melindungi hak asasi manusia.

"Jadi tidak usah disebut bersyariah," tegas dia.

Dia menuturkan justru jika kelompok tertentu mencantumkan istilah syariah pada Indonesia adalah sikap berlebihan. Ibaratnya, memasang spanduk menjual ikan di pasar ikan. Pihaknya serius melihat adanya potensi tersebut dengan melakukan pemetaan.

"Apa yang sebenarnya terjadi, di mana petanya, apa yang akan kita lakukan menghadapi itu semua," tandasnya.

Senada dengan Mahfud, Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Alwi Shihab berharap agar para tokoh Islam dari negara-negara Arab menyampaikan tentang Islam moderat kepada masyarakat di Indonesia.

Dia menuturkan harapan sikap aktif tokoh Islam dari negara-negara Arab lantaran para kelompok radikal kerap 'meracuni' pemahaman masyarakat bahwa ideologi Pancasila bermakna anti-Islam.

Selain itu, para kelompok radikal juga selalu berdalih tindakan mereka mengacu para tokoh-tokoh Islam di negeri Arab. Sementara para tokoh Islam di Indonesia hanya sekadar tiruan, akrab disebut KW. Tindakan ini memanfaatkan masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi.

"Pancasila enggak bertentangan dengan Islam dan pandangan-pandangan radikal yang anggap pancasila anti-Islam itu tidak benar," ujar Alwi.

Oleh karena itu, Alwi mengatakan upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia melainkan dunia Arab. "Jadi kami datangkan apa yang dianggap KW 1 itu dan membantah apa yang mereka sebarluaskan di masyarakat kita," ujarnya.