Mahfud MD: Pemerintah akan Bangun Lapas Baru Pakai Lahan Aset BLBI
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah berencana akan membangun lapas baru. Hal tersebut seiring dengan adanya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Kota Tangerang,Banten.
"Saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Kami berencana segera membangun lapas lapas karena sudah over kapasitas," kata Mahfud usai meninjau Lapas Kelas I Tangerang, Rabu(8/9).
Mahfud mengatakan rencana tersebut sudah direncanakan sejak 2004 antara pemerintah dengan DPR. Namun, rencana tersebut terkendala masalah anggaran.
-
Kapan program pembangunan RLH dimulai? Program pembangunan RLH ini telah dicanagkan sejak awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kaltim pada 2019.
-
Kapan proposal dibuat? Proposal adalah rancangan kegiatan atau permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan.
-
Kenapa LPDUK dibentuk? LPDUK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kemenpora yang didirikan pada tahun 2017 dalam rangka persiapan menghadapi Asian Games dan Asian Para Games 2018.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan perbaikan Air Terjun Lempesu di rencanakan? 'Tahun depan kita fokus pengembangan air terjun Lempesu,' pungkas Kepala Bidang Kepariwisataan Disporapar Kabupaten Paser, Khairuddin.
-
Siapa yang membuat proposal? Dalam proposal kegiatan, pihak pembuat adalah panitia kegiatan. Sementara dalam proposal penelitian, pihak pembuat adalah tim peneliti. Sementara dalam proposal bisnis, pembuat proposal adalah pelaku usahanya.
Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pembangun lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Darimana ribuan hektare ini, saya sudah bicara dengan kementerian keuangan tadi, tanah-tanah dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu. Oke nanti lembaga pemasyarakatan perlu berapa, di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan Lapas Kelas 1 Tangerang tersebut sejak dibangun pada 1972 atau 42 tahun pihaknya tidak memperbaiki instalasi. Walaupun ada penambahan daya tetapi instalasi tidak dilakukan penambahan.
"Kondisi lapas kelas I Tangerang ini dibangun 1972. Jadi sudah 42 tahun, sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listiriknya tetap," kata Yasonna dalam konferensi pers, Rabu(8/9).
Tidak hanya itu dia juga menjelaskan Lapas Tangerang tersebut mengalami over kapasitas yaitu 400% dengan total penghuni 2.072 orang.
"Yang terbakar ini blok C dua, model paviliun, ada beberapa kamar-kamar yang terkunci," ungkapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD blak-blakan menjelaskan soal konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang seringkali dipakai untuk menyerang Ganjar
Baca SelengkapnyaRusunawa Marunda dibangun melalui Kementerian PUPR pada tahun 2004-2006
Baca SelengkapnyaKisah persahabatan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dengan mantan Menko Marves Luhut B Panjaitan
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat dengan KPK dan PPATK.
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaMahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.
Baca SelengkapnyaHadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaPembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR
Baca SelengkapnyaWarga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca Selengkapnya