Mahfud MD: Pemerintah Tidak Melarang Mengekspresikan Pendapat di Era Pandemi

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menerima perwakilan Alumni Universitas Indonesia (UI) bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Senin (31/5) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan penetapan tersangka 9 mahasiswa UI dalam demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional awal Mei lalu. Salah satu yang dijadikan tersangka adalah Ketua BEM Fakultas Hukum UI Surya Yudipura.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu perwakilan alumni UI Bachtiar Firdaus, Donny Gahral, Berly Martawardaya, dan Syaeful Mujab, sedangkan dari pihak mahasiswa adalah Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, dan Wakil Ketua BEM FH UI, Nadya Jessica.

Kepada para alumni dan mahasiswa UI tersebut, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menggalakkan restorative justice agar orang tidak mudah dihukum. Karena itu, dia pun memastikan akan menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Perlu anda ketahui, pemerintah tidak melarang orang untuk mengekspresikan pendapatnya di era pandemi, asalkan mengikuti protokol kesehatan. Saat ini, pemerintah bahkan menganjurkan penegak hukum untuk menerapkan restorative justice. Orang tidak perlu harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan menjalani proses hukum," kata Mahfud dikutip dalam keterangan pers, Selasa (1/6).

Kemudian dalam pertemuan tersebut juga mereka berdiskusi terkait proses demokratisasi dan penegakan hukum di Indonesia. Mahfud pun berpesan agar seluruh pihak hadir dalam proses demokratisasi dan penegakan hukum di Indonesia.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menegakkan hukum tapi tetap menjaga kualitas demokrasi," ujarnya.

Sementara itu Ketua BEM UI, Leon Alvinda, mengapresiasi sikap Mahfud yang menerima aspirasi dan memberikan masukan. Tidak hanya itu mereka juga menyampaikan petisi dari Alumni dan Mahasiswa UI lintas angkatan dan fakultas, antara lain yaitu mengajak segenap masyarakat Indonesia menuntut Kapolri untuk menghentikan proses hukum dan membatalkan penetapan status tersangka terhadap 9 orang peserta unjuk rasa Hari Pendidikan Nasional 2021.

Kemudian secepatnya mengeluarkan pedoman unjuk rasa di masa pandemi. Hal tersebut agar polisi dapat menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi masyarakat secara aman dan damai; bukan menggunakan alasan protokol kesehatan untuk membatasi hak warga negara dalam bersuara.

"Kami semua sungguh mengapresiasi Bapak Menko Polhukam Mahfud MD yang mau menerima dan mendengarkan masukan kami tentang hal ini," jelas Leon.

Diketahui, sembilan orang tersebut melakukan aksi di depan Gedung Kemendikbudristek, Jakarta Selatan, pada 2 Mei lalu. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi dan dijadikan tersangka karena dianggap melanggar protokol kesehatan (prokes).