Mahfud MD Persilakan Reuni 212 Digelar
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan massa untuk menggelar aksi reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Sebab, menurut Mahfud MD semua akan ada pengamanan dari petugas.
212 Merupakan gerakan protes kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala itu terkait penistaan agama. Gerakan itu juga berada di barisan Prabowo Subianto saat Pilpres lalu.
"Ya sudah ada standar keamanan, silakan saja. Negara ini negara demokrasi," katanya di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Mengapa Mahfud yakin hak angket akan digulirkan? Sebab, saat ini DPR tengah memasuki masa reses hingga 5 maret 2024 mendatang.'Kok angket cuma gertak-gertak, loh nunggu sidang DPR dong. Kalau enggak sidang DPR memang angket diserahkan ke mana? Diserahkan ke DPR sidang, disampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap,' kata Mahfud kepada wartawan di GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3).
-
Kenapa Mahfud tidak ingin membuang reputasinya? “Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan,“ tegas Mahfud.
-
Apa yang menurut Mahfud MD salah satu cara menjaga keberlangsungan RI? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Bagaimana Mahfud meyakinkan bahwa hak angket bukan gertakan? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
Dalam kegiatan itu, katanya, dirinya tak dapat melarang hal tersebut. Sebab, negara telah mengatur dalam kebebasan berpendapat di depan muka umum.
Kendati demikian, ia menegaskan, kalau hal tersebut akan diatur dalam standar operasional prosedur pengamanan.
"Saya tidak boleh 'oh tidak boleh', silakan saja. Nanti ada standar. Kalau nanti standar-standar itu dilewati ya ada standar untuk menyelesaikan, itu semua, ini negara hukum," tegasnya.
"Ya kan ada aparat hukum nanti tangani toh, komunikasi itu kan pertama dia komunikasi dengan aparat untuk memberi tahu, lalu aparat mempelajari lingkungan strategisnya seperti apa, risiko-resikonya seperti apa aparat mempelajari baru nanti (boleh apa tidak)," imbuhnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika disinggung soal etika, Mahfud meminta ditanyakan langsung ke Biro Sekretariat Negara.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaSaat ini, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pembubaran diskusi tersebut.
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden Mahfud Md memberikan respons terkait dinasti politik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaAnies mencontohkan saat jadi gubernur DKI, banyak konser yang digelar di Jakarta
Baca SelengkapnyaRamai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengisi kuliah umum di Universitas Falatehan Kota Serang, Banten, Rabu (13/12).
Baca SelengkapnyaMenanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca Selengkapnya