Mahfud MD: Presiden Jokowi Beri Menko Hak Veto Kebijakan Menteri

Merdeka.com - Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet pertama pagi hari ini. Dalam sidang, Jokowi memberikan arahan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Jokowi memberikan hak veto kepada menteri koordinator (Menko). Hak veto bisa digunakan untuk membatalkan kebijakan menteri di bawah Menko yang dianggap bertentangan dengan kebijakan lain.

"Menko itu kata Presiden bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain," jelas Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10).

Hak veto, lanjut Mahfud, bisa diterapkan apabila menteri membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan visi Presiden. Apalagi Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.

"Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah Menko kalau diundang hanya mengutus eselon I, eselon II. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri," sambungnya.

Menko bisa langsung mengeluarkan veto apabila keadaan sangat mendesak. Pada kondisi tertentu, Menko bisa melaporkan terlebih dahulu sebelum mengambil veto.

"Ya bisa lapor dulu, bisa tidak. Kalau sudah gamblang masa apa-apa mau lapor. Kalau masih complicated apakah ini bertentangan satu sama lain, apa ini tidak sesuai dengan kebijakan Presiden ya kita bicara dulu. Pak presiden mengatakan HP saya 24 jam untuk menteri yang mau melapor. Di tengah malam juga boleh," kata Mahfud.