Mahfud MD: Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Lapas Baru Pakai Lahan Aset BLBI
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo(Jokowi) setuju dengan rencana pembangunan lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tidak hanya Jokowi kata Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun setuju dengan rencana tersebut.
"Soal lapas sudah bicara dengan bu Menkeu, dan kemarin sudah melaporkan ke Presiden yaitu kita punya tanah yang bisa dipakai dan semuanya setuju, anggaran pembangunannya disusun dulu. Kalau presiden mengatakan udah gunakan saja untuk kepentingan negara, untuk apa tidak dipakai begitu," katanya saat konperensi pers, Selasa(21/9).
Rencana tersebut pun kata Mahfud masih dikaji ulang. Sehingga nantinya keputusan tersebut akan dirampungkan oleh Kementeri Hukum dan HAM.
-
Apa yang Mahfud lakukan setelah Pilpres 2024? 'Karena kontestasi sudah selesai, pilpres sudah selesai, saya melakukan normalisasi kehidupan karena sekarang sudah tidak ada lagi, saya hadir lagi ke UB hari ini dan untuk seterusnya, setiap diundang, asal tidak berbenturan pasti datang, pasti datang,' ujar Mahfud
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kapan sidang MK dijadwalkan? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
"Tapi kalau tanahnya nanti kita tentukan di mana, Jadi itu dalam rencana, dan tergantung kemenkumham, dan nanti dengan saya untuk merancang apakah lapas-lapas atau rehabilitasi," pungkasnya.
Sebelumnya pemerintah berencana akan membangun lapas baru. Hal tersebut seiring dengan adanya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Kota Tangerang,Banten.
"Saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Kami berencana segera membangun lapas lapas karena sudah over kapasitas," kata Mahfud usai meninjau Lapas Kelas I Tangerang, Rabu(8/9).
Mahfud mengatakan rencana tersebut sudah direncanakan sejak 2004 antara pemerintah dengan DPR. Namun, rencana tersebut terkendala masalah anggaran.
Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pembangun lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Darimana ribuan hektare ini, saya sudah bicara dengan kementerian keuangan tadi, tanah-tanah dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu. Oke nanti lembaga pemasyarakatan perlu berapa, di seluruh Indonesia," ungkapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca SelengkapnyaKepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca SelengkapnyaPR Kemenko Polhukam mulai dari BLBI hingga kasus pelanggaran HAM Berat.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY akan mengkaji lebih dulu terkait wacana itu.
Baca SelengkapnyaPelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca SelengkapnyaMeski ada perintah desain ulang, Danis optimistis Istana Wapres dapat selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaMahfud MD blak-blakan menjelaskan soal konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang seringkali dipakai untuk menyerang Ganjar
Baca SelengkapnyaMahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.
Baca Selengkapnya