Mahfud MD Sebut Amnesti jadi Alternatif yang Paling Mungkin Bebaskan Baiq Nuril
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai bahwa amnesti merupakan jalur paling memungkinkan untuk membebaskan Baiq Nuril. Namun, kata dia, amnesti biasanya dilakukan untuk kasus politik dan bukan ranah pidana umum.
"Yang khasus pidana umum kayaknya belum, kayaknya ya. Tetapi menurut saya, ya presiden harus mencari alternatif dan alternatif amnesti menurut saya itu adalah yang paling mungkin di antara sesama yang agak tidak mungkin," kata Mahfud di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
Kasus politik yang dimaksud biasanya untuk membebaskan tahanan politik seperti pada kasus politik Budiman Sudjatmiko, Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud fokus pada kemudahan hukum untuk wirausaha? Ganjar Pranowo mengatakan, payung hukum menjadi tolak ukur roda pemerintahan dalam pelbagai bidang. Pasangan capres-cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berjanji akan memberikan kemudahan bagi pengusaha, terutama wirausahawan baru. Ganjar-Mahfud menorehkan janji ini dalam salah satu program prioritasnya.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
"Amnesti pun ada problem hukum, karena menurut UU yang berlaku sampai sekarang itu biasanya diberikan ke kasus-kasus politik," terangnya.
Kemudian, kata Mahfud, pemberian grasi untuk Baiq Nuril tidak mungkin. Pasalnya, Baiq telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang artinya tidak mengakui kesalahan. Sedangkan, syarat pemberian grasi harus meminta dan mengakui kesalahan serta hukumannya harus dua tahun.
"Nah dia hanya enam bulan (dihukum) tidak mungkin dia diberi grasi. Oleh sebab itu pilihannya amnesti," kata Mahfud.
Dia ingin dorongan amnesti untuk Baiq terus didiskusikan. Intinya, Mahfud tak ingin hukum digunakan tanpa keadilan.
"Intinya orang tidak boleh diperlakukan tidak adil. Kayaknya si Baiq itu menurut persepsi publik tidak diperlakukan dengan adil karena dia sebagai korban yang dilecehkan kemudian malah dia yang dihukum," pungkas Mahfud MD.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru, namanya kolusi," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaMahfud MD menanggapi wacana pembebasan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya ke negeara.
Baca SelengkapnyaSupratman menjelaskan, urusan pengampunan di dalam hukum pidana bukanlah barang baru.
Baca SelengkapnyaMahfud melihat masih banyak oknum pejabat, dari Polri maupun TNI, yang menjadi beking pelaku tindak kejahatan
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada satupun narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo
Baca SelengkapnyaKejagung menjelaskan perihal denda damai yang merupakan langkah hukum pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan untuk terbebas dari jerat hukum.
Baca SelengkapnyaSelama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
Baca SelengkapnyaMenkopolhukam Mahfud Md menanggapi langkah polisi belum menahan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang telah ditetapkan menjadi tersangka pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon wacana pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaKPK akan melakukan Kasasi terhadap vonis bebas hakim Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaSupratman mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan tentang mekanisme pengampunan.
Baca SelengkapnyaWacana memaafkan koruptor yang sudah ada sejak era Mahfud Md ketika menjabat sebagai menteri kehakiman.
Baca Selengkapnya