Mahfud Md Sebut Pemerintah Tak Punya Target Waktu Penyelesaian Konflik di Papua

Merdeka.com - Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki target waktu dalam penyelesaian konflik di Papua. Diakui Mahfud, konflik di Papua sudah terjadi puluhan tahun.

"Saya kira memang sudah puluhan tahun kita menangani ini tidak selesai-selesai ya karena kita mau dulu pendekatannya dengan dialog-dialog, kita tidak punya target, pokoknya selama aparat keamanan, penegak hukum akan terus bekerja," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Mahfud menjelaskan, pemerintah juga tidak memberlakukan kondisi darurat sipil atau darurat militer di Papua. Alasannya, konflik yang dialami tidak terlalu besar.

"Pemerintah belum pernah sampai saat ini memberlakukan darurat sipil, apalagi darurat militer, sipil juga enggak, karena ini menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orang-orang sudah terindentifikasi, sehingga orang tersebut terorisnya. Bukan Papua terorisnya dan bukan orang-orang Papua teroris," bebernya.

Konflik di Papua hingga kini belum selesai. Banyak pihak yang menjadi korban dari tindakan para kelompok terorisme di Papua. Salah satunya kejadian pada dua prajurit TNI berinisal A berpangkat Prada dan AA berpangkat Praka telah menjadi korban penyerangan oleh Orang Tak Kenal (OTK) di proyek tanggul Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.30 WIT.

Atas kejadian itu, senjata milik korban pun dibawa oleh pelaku usai melakukan penyerangan tersebut. "Senjata SS2 V1 kaliber 5,56 mm milik kedua korban dibawa oleh pelaku," kata Kepala Humas Satgas Nemangkawi Kombes MIqbal Alqudussy saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/5).

Kini, petugas gabungan TNI-Polri sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. "Saat ini Aparat TNI Polri dipimpin Kapolres Yahukimo AKBP Deni Hardiana sedang melaksanakan penyisiran dan pengejaran," tutupnya.

Sebelumnya, Dua orang anggota TNI telah menjadi korban penyerangan oleh Orang Tak Kenal (OTK). Kejadian penyerangan ini dikabarkan terjadi di proyek tanggul Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua, sekitar pukul 11.30 Wib.

Kepala Humas Satgas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudussy membenarkan terkait kejadian yang menimpa dua anggota TNI tersebut.

"Iya benar kejadian (penyerangan oleh OTK terhadap dua anggota TNI)," kata Iqbal saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/5).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rosita Dewi pernah menuturkan, pemerintah belum menyentuh akar persoalan di Papua. Dia bilang, ada empat akar permasalahan yang menyebabkan sering terjadinya konflik di bumi Cendrawasih.

"Ada empat setidaknya akar persoalan yang ada di Papua dalam konflik Papua ini, pertama persoalan marginalisasi dan diskriminasi. Kemudian kegagalan pembangunan, ketiga pelanggaran HAM, keempat persoalan status politik dan interpretasi terhadap sejarah Papua," katanya saat diskusi ‘Setelah Otonomi Khusus, Apa Lagi Jurus Untuk Papua?’, Sabtu (5/12/2020).

“Keempat persoalan ini sebenarnya secara dinamika masih terus berlanjut, karena kalau kita melihat kebijakan yang diambil pemeriksaan tidak address akar persoalan dari konflik tersebut," tambah penulis buku Road Map Papua itu.

Selain itu, lanjutnya, persoalan di Papua sekarang bukan hanya terkait dengan kekerasan aparat. Tapi juga dengan ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga, hak-hak dasar itu merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

"Jika persoalan pendidikan, kesehatan itu tidak terpenuhi itu perlu dipertanyakan juga apa hak asasi manusia orang asli Papua," ucapnya.

Menurutnya, hak kesehatan sama dengan hak hidup. Sebab, kesehatan sangat berkaitan dengan hidup mati seseorang. Jika itu tidak bisa terpenuhi persoalan HAM di Papua perlu dipertanyakan.

"Hak asasi manusia jangan hanya dibatasi persoalan politik saja tapi merupakan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya," ucapnya.