Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Kunci Indonesia Masuk Anggota FATF

Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Kunci Indonesia Masuk Anggota FATF Menko Polhukam Mahfud MD rapat dengan Komisi III DPR. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, Indonesia tengah mengajukan diri sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Mahfud berkata, kemungkinan Indonesia sudah masuk anggota FATF pada bulan Juni 2023.

"Insyaallah bulan Juni, tidak mundur lagi, kita sudah masuk (FATF), TPPU secara internasional," kata Mahfud saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Mahfud mengungkapkan, Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 yang tidak menjadi anggota FATF. Menurutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu kunci agar Indonesia dapat menjadi anggota penuh FATF.

Orang lain juga bertanya?

"Kita adalah satu-satunya negara dari G20 yang belum ke (FATF). Ya insya Allah nanti bulan Juni sudah bisa masuk, dan ini salah satu kuncinya adalah UU Perampasan Aset," ujarnya.

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Hal itu disampaikan Menkeu dalam konferensi pers pertemuan bilateral dan menghadiri IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang, Selasa (14/2).

"Kami juga membahas mengenai membership Indonesia di Financial Action Task Force. Ini adalah task force dari kerja sama antar negara-negara di dunia, dan Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh dari FATF," kata Menkeu.

Padahal, jika Indonesia menjadi anggota penuh FATF akan memberikan dampak yang positif, yaitu reputasi Indonesia di mata dunia akan semakin bagus.

"Di mana peranan keinginan Indonesia menjadi membership akan sangat menentukan terhadap reputasi Indonesia di dalam task force yang menangani mengenai illegal flow of financing terutama financial terorism yang perlu untuk bersama-sama di atasi di seluruh dunia," ujar Menkeu.

Sebelumnya pada pertengahan 2022 lalu, Indonesia telah menjalani serangkaian tahapan untuk bisa menjadi anggota penuh organisasi internasional anti pencucian uang atau Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

Organisasi yang disebut Financial Action Task Force (FATF) ini memiliki 39 anggota. Dari daftar seluruh negara yang menjadi anggota penuh, Indonesia masih menjalankan penilaian yang akan diputuskan pada tahun 2023.

Namun, hingga kini Indonesia masih berada pada posisi anggota dalam kategori observer. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang ada dalam status tersebut.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala PPATK Bersyukur RI Jadi Anggota FATF: Kalau Tidak, Malu sama Negara G20
Kepala PPATK Bersyukur RI Jadi Anggota FATF: Kalau Tidak, Malu sama Negara G20

Indonesia resmi jadi anggota penuh FATF ke-40 pada 27 Oktober 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF

Harapan Jokowi, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Baca Selengkapnya
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Baca Selengkapnya
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang

Menurut Jokowi, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Keras: Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya
VIDEO: Mahfud MD Keras: Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri
Mahfud MD Minta Tak Ada Intervensi PPATK, Singgung Jenderal hingga Menteri

Mahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Cerita Mahfud Dilamar Jadi Cawapres Ganjar: Saya Tidak Ditanya soal Uang, Semua Diurus
Cerita Mahfud Dilamar Jadi Cawapres Ganjar: Saya Tidak Ditanya soal Uang, Semua Diurus

Mahfud pun terkesima karena partai-partai koalisi itu memilih sosok yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Bongkar Biaya Menjadi Cawapres, Terungkap Perintah Megawati
VIDEO: Mahfud Bongkar Biaya Menjadi Cawapres, Terungkap Perintah Megawati

Mahfud MD menegaskan, bahwa dia tidak mengeluarkan uang untuk bisa mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud Tantang Sebut Investor yang Sudah Masuk ke IKN, Gibran: Silakan Cek Google
Mahfud Tantang Sebut Investor yang Sudah Masuk ke IKN, Gibran: Silakan Cek Google

Menurut data yang Mahfud kantongi, hingga saat ini belum ada satu pun investor yang bersedia

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Keras
VIDEO: Mahfud MD Keras "Indonesia Berhak Membuang Mengusir Pengungsi Rohingya"

Menko Mahfud MD buka suara soal pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia berhak mengusir mereka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Keras Ketidakadilan Dimana Mana, Sindir Orang Dalam di Pemerintahan
VIDEO: Mahfud Keras Ketidakadilan Dimana Mana, Sindir Orang Dalam di Pemerintahan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Keras! Indonesia Memasuki Fase Kleptokrasi, Banyak Kasus Korupsi
VIDEO: Mahfud Keras! Indonesia Memasuki Fase Kleptokrasi, Banyak Kasus Korupsi

Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia memasuki tahap kartelisasi, demokrasi kartel

Baca Selengkapnya