Mahfud MD: Tidak Ada Kaitan Peningkatan Kasus Covid-19 dengan Pilkada

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan tak ada kaitan peningkatan kasus Covid-19 dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Pernyataan Mahfud ini merujuk pada laporan Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, bahwa tidak ada perbedaan peningkatan kasus Covid-19 pada daerah yang menyelenggarakan dan tidak melaksanakan Pilkada.

"Seperti dilihat dari data yang disampaikan oleh Doktor Dewi tadi berdasar hasil olahan informasi ke pusat pengendalian Covid-19 di BNPB itu ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan covid ini antara daerah yang melakukan Pilkada dan non Pilkada," ujarnya di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Rabu (9/12).

Mahfud menyebut, justru sejumlah daerah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020 mengalami peningkatan kasus cukup tinggi. Misalnya, DKI Jakarta.

Kendati demikian, diakuinya kasus Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada juga meningkat.

"Memang di daerah-daerah yang ada Pilkada perkembangan terinfeksi besar juga. Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara besarnya terinfeksi covid dengan penyelenggaraan Pilkada seperti data yang sudah kita lihat tadi," jelasnya.

Mahfud menambahkan, pelaksanaan Pilkada hari ini berjalan lancar. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, lebih dari 90 persen pemilih patuh menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud yakni menggunakan masker dan menjaga jarak.

Dewi Nur Aisyah menjelaskan, kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan masker sebesar 96,59 persen. Sedangkan kepatuhan masyarakat terhadap menjaga jarak mencapai 91,46 persen.

"Ini laporan dari pemilih yang melaksanakan Pilkada di mana perilaku untuk menggunakan masker kepatuhannya di angka 96,59 persen. Menjaga jarak ini laporan yang kami terima 91,46 persen," jelas Dewi, Rabu (9/12).

Data tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini berdasarkan hasil monitoring yang melibatkan 98.100 personel TNI, 219.748 personel Polri dan 47.269 anggota Satgas Penanganan Covid-19. Monitoring dilakukan kepada 299 kabupaten dan kota di 33 provinsi. Total masyarakat yang dipantau sebanyak 227.492 orang.