Mahfud MD Tolak Ungkap Pensiunan TNI Beking Tambang dan Mafia
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menolak mengungkap ke publik siapa pensiunan TNI yang membekingi mafia tambang. Ia enggan bicara lagi soal isu aparat yang membekingi tambang.
"Waduh kok itu terus ya, kan udah banyak tiap hari, udah banyak di koran," klaim Mahfud menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Senin (19/12).
Sebelumnya Mahfud mengungkap banyak pensiunan TNI yang menjadi beking mafia tambang ilegal. Tetapi, ia tidak menyebut nama sosok yang dimaksud. Mahfud bilang hal tersebut sudah lama terjadi.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
-
Kenapa Mahfud tidak ingin membuang reputasinya? “Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan,“ tegas Mahfud.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Apa yang dikritik Meutya Hafid ke Menkominfo? 'Harusnya ada sikap meminta maaf, karena secara jujur harus diakui kita belum mampu mengamankan data-data pribadi masyarakat dengan maksimal,' ujar Meutya.
"Yang begitu tuh sudah lama, kemarin saya tanya kepada Sesmenko ini itu tentara kalau udah pensiun punya kekuatan apa pak? Waduh laporan saya tuh banyak membeking orang, membekingi mafia, jenderal ini lah, jenderal itu," katanya dalam jumpa pers catatan akhir tahun 2022 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12).
Dia meminta mafia maupun bekingnya ditindak. Mahfud heran mengapa seorang tentara masih bisa menggunakan kekuatannya setelah pensiun.
"Kalau begitu saya bilang, ambil. Saya sampaikan ke polisi, ambil dong, orang udah pensiun kok masih ini, lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman tersangka," ungkapnya.
Mahfud tidak ingin mafia menguasai sebuah lahan tanpa izin. Imbasnya masyarakat setempat dirugikan.
"Saya bilang ke Poldanya jangan dibiarkan dong kayak gini menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi, memungut uang dari masyarakat," ujarnya.
Dia ingin kasus tambang atau tanah ilegal segera dibuka dan diselesaikan. Jika takut untuk bertindak, Mahfud menerangkan, maka persoalan ini tidak akan selesai.
"Nah yang begitu tuh saudara yang kita saya pak Kapolri, pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini," ucapnya.
"Mari yang lama-lama tuh mulai dibuka aja, kalau diambangkan karena takut, kapan selesai. Nah itu yang saya maksud tidak usah menyebut orang tidak boleh," tutup Mahfud.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Yang melanggar kita punishment (hukum), itu saja. Kita sudah ada aturannya," kata Panglima TNI
Baca SelengkapnyaPresiden RI Joko Widodo menyatakan tidak mengetahui sosok berinisial T, yang disebut-sebut menjadi aktor di balik praktik judi daring.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku sampai mengirim jenderal untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud Md bercerita sepak terjang mafia pertambangan membuat aparat penegak hukum tak berdaya.
Baca SelengkapnyaMahfud MD pernah membabat habis mafia tambang di Sangihe dengan menerjunkan dua jenderal.
Baca SelengkapnyaDugaan aparat membekingi tambang ilegal itu sebelumnya di singgung Cawapres Mahfud MD dalam debat Cawapres digelar KPU di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD mengakui Kepala BP2MI Benny Ramdhani tidak hanya memberikan nama inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan bahwa aparat hukum berada di bawah cengkraman para mafia ini.
Baca SelengkapnyaMahfud MD membagi empat golongan dalam penanganan kasus TPPU di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.
Baca SelengkapnyaMahfud berpesan kepada pegawai Kemenko Polhukam agar jangan terlibat gerakan politik
Baca SelengkapnyaMaruli menyebut TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan telah banyak intel yang tersebar di berbagai lini, untuk mengawasi para pejabat.
Baca Selengkapnya